Anggaran Infrastruktur
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp146,98 triliun pada tahun 2024. Adapun, total pagu anggaran PUPR di akhir era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengalami kenaikan 17,37 persen dari tahun lalu, sebesar Rp125,22 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan alokasi dana APBN ini akan digunakan untuk menuntaskan seluruh pekerjaan konstruksi program TA 2024.
"Sehingga infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Basuki dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Adapun, Basuki menerangkan prioritas utama program TA 2024 yaitu Multi Years Contract (MYC), OPOR [Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi] dan direktif Presiden.
Target prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2024 di antaranya yaitu pembangunan 23 unit bendungan yang terdiri dari 1 bendungan baru yaitu Pelosika Sultra 7 On Going yaitu Cibeet, Cijurey, Karangnongko, Cabean, Jenelata, Riam Kiwa, Mbay.
Di samping itu, program prioritas TA 2024 yaitu pembangunan Jalan Tol melalui dukungan pemerintah sepanjang 19,36 km. Adapun, proyek tol yang akan dikebut yakni ruas Tol Serang-Panimbang, Tol Semarang-Demak, dan Bayung Lencir-Tempino.
Baca Juga
"Pembangunan Jalan Tol melalui BUJT/ pihak lain sepanjang 526,77 km yaitu Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, Padang-Pekanbaru (Bangkinang Pangkalan), Serang Panimbang Seksi 2, Solo- Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Paket 1-2, Akses IKN, Probolinggo Banyuwangi (Gending Besuki), Akses Patimban, dan Gilimanuk Mengwi Seksi 2-3," paparnya.
Dari sisi perumahan, PUPR akan membangun 2.585 unit rumah susun 45.872 unit bantuan rumah swadaya, dan pembangunan PSU 820 unit perumahan MBR.
"Program Padat Karya dilanjutkan melalui pelaksanaan P3TGAI, preservasi Jalan dan Jembatan Revitalisasi Drainase Jalan, Pamsimas Sanimas KOTAKU, PISEW yang ditargetkan akan menyerap 308.000 tenaga kerja," pungkasnya.
Subsidi dan Kompensasi BBM & Listrik
Pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp329,9 triliun pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Dari besaran tersebut, alokasi anggaran subsidi energi dipatok sebesar Rp185,87 triliun, yang terbagi untuk belanja subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp110,04 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp75,83 triliun.
“Untuk energi dalam hal ini LPG 3 kilogram, listrik dan BBM kita lihat konsumsinya meningkat cukup tajam,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (16/8/2023).
Sri menambahkan naiknya nilai subsidi energi itu juga dipicu oleh asumsi nilai tukar rupiah yang dikerek ke level Rp15.000 per dolar AS dalam RAPBN tahun depan.
“Tadi kalau nilai tukarnya di Rp15.000 berarti juga akan meningkat jumlah subsidi energi kita,” kata dia.
Selama periode 2019–2023, perkembangan volume penyaluran BBM jenis solar cenderung mengalami kenaikan dari realisasi penyaluran sebanyak 16,2 juta kilo liter pada tahun 2019 menjadi 17,6 juta kilo liter pada tahun 2022. Kuota penyaluran BBM jenis solar pada kuota APBN tahun 2023 adalah sebanyak 17 juta kiloliter.
Volume penyaluran BBM jenis minyak tanah relatif stabil mencapai 0,5 juta kiloliter per tahun. Selanjutnya, volume penyaluran LPG tabung 3 kg mengalami tren peningkatan dari realisasi penyaluran sebanyak 6,8 juta metrik ton pada tahun 2019 menjadi 7,8 juta metrik ton pada tahun 2022.
Kuota penyaluran LPG tabung 3 kg pada APBN tahun 2023 sebanyak 8,0 juta metrik ton. Di sisi lain, realisasi subsidi listrik selama periode 2019–2022 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,2 persen, dari semula Rp52,66 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp56,24 triliun pada tahun 2022. Dalam outlook tahun 2023, subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp70,88 triliun.
