Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di akhir masa jabatannya. Jokowi mengajukan anggaran senilai Rp3.304 triliun, di tengah berbagai tantangan yang terjadi di pasar domestik maupun global.
Jelang akhir masa jabatan, Jokowi memberikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Rabu (16/8/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden ke-7 RI tersebut mengajukan nilai anggaran yang jumlahnya terbilang fantastis. Postur rancangan APBN 2024 ditetapkan alokasi belanja negara sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp473,0 triliun, serta hibah senilai Rp400 miliar.
Jokowi menambahkan keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif. Sementara itu, defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB atau sebesar Rp522,8 triliun.
Langkah Jokowi untuk mengajukan anggaran jumbo jelang akhir masa jabatan bukan tanpa alasan. Menurutnya, kebijakan fiskal ke depan dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional.
Baca Juga
"Agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan, akan terus dilanjutkan. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental," ujar Jokowi.
Dia menegaskan APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Upaya transformasi ekonomi, akan ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Pertama, strategi jangka pendek, difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.
Sementara itu, strategi jangka menengah difokuskan pada 5 agenda mewujudkan sumber daya manusia unggul, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, dan mendorong pengembangan ekonomi hijau.
Asumsi Makro 2024
Selain APBN yang bernilai jumbo, optimisme masih tercermin dari sejumlah indikator APBN dan perekonomian yang pemerintah tetapkan. Pertama, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 akan mencapai 5,2 persen, melambat jika dibandingkan dengan target 2023 sebesar 5,3 persen.
Presiden Jokowi mengatakan stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga, terutama pada tahun Pemilu 2024, guna terus mendukung geliat aktivitas perekonomian di dalam negeri.
"Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen," ujar Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan, Rabu (16/8/2023).
Kedua, pemerintah menargetkan laju inflasi domestik pada 2024 turun dan terkendali pada level 2,8 persen. Peran APBN kata dia akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal.
Ketiga, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15.000 per dolar AS.
Keempat, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diproyeksi pada a level 6,7 persen. Jokowi menjelaskan, koordinasi anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) akan selalu antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi gejolak eksternal.
Kelima, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada US$80 per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.
Target Pajak Rp2.307 Triliun
Pemerintah mematok penerimaan perpajakan sebesar Rp2.307,9 triliun pada 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa target penerimaan perpajakan tersebut meningkat 8,9 persen, jika dibandingkan dengan outlook pemerintah pada 2023 yang sebesar Rp2.118,3 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, untuk mencapai target penerimaan perpajakan pajak, pemerintah akan melakukan berbagai upaya. Seperti penerapan core tax system, hingga mendorong efektivitas dari implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
“Kita akan melakukan beberapa pembangunan reformasi, dari core tax system, meningkatkan kepatuhan dengan integrasi teknologi, joint program supaya penerimaan semakin konsisten antar berbagai sumber, antara bea cukai dan pajak,” katanya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8/2023).
Jika dirincikan, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.986,9 triliun atau meningkat 9,3 persen jika dibandingkan dengan outlook 2023 sebesar Rp1.818,2 triliun.
Sri Mulyani memprediksi dengan pertumbuhan ekonomi 2024 yang ditargetkan 5,2 persen, pemerintah berharap tax ratio akan meningkat.
Target tersebut akan dicapai terutama dengan dilakukannya reformasi pajak, diantaranya dengan terus mendorong implementasi NIK sebagai NPWP, ekstensifikasi wajib pajak segmen high wealth individual (HWI), implementasi core tax system, dan pemanfaatan digital forensics.
Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan pemberian insentif secara terarah dan terukur, diantaranya untuk mendukung transisi ekonomi hijau, termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), mendukung investasi dan hilirisasi melalui tax holiday dan tax allowance, mendukung UMKM, dan untuk mendukung kualitas SDM.
