Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rasio utang perusahaan-perusahaan BUMN terhadap ekuitas saat ini masih berada pada posisi sehat.
Erick menuturkan, saat ini utang BUMN telah turun dari 36 persen menjadi 34 persen berdasarkan jumlah rasio antara total utang dan total ekuitas.
"Bu Puan tadi sampaikan, bahwa gimana utang BUMN jadi perhatian. Alhamdulillah saya paparkan bahwa utang BUMN menurun 36 persen ke 34 persen jumlah rasio yang tadinya antara total utang dan total equity," kata Erick di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Menurut Erick, dia pernah menyampaikan total utang BUMN adalah sebesar Rp1.600 triliun, dengan total equity Rp3.200. Menurutnya, rasio ini masih merupakan rasio utang yang sehat.
Dia membandingkan sebagai pengusaha yang memiliki usaha, biasanya rasio antara utang dan modal adalah sebesar 70 persen modal dan 30 persen merupakan utang.
"Tadi pak Jokowi juga menekankan apa? Terus BUMN didorong untuk sebagai apa, melayani pada rakyatnya. Kami tidak pernah berbisnis sama rakyat," ucapnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR RI akan menyoroti sebanyak 7 masalah di tahun sidang 2023-2024, termasuk utang BUMN.
"DPR RI melalui fungsi pengawasan, terus mengarahkan pada upaya untuk meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga pemerintah, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat, sehingga rakyat merasakan kehadiran Pemerintah dalam melindungi rakyat," kata Puan.
Masalah pertama yang akan dibahas pada masa persidangan DPR kali ini adalah terkait antisipasi dampak konflik geopolitik global yang masih dalam ketidakpastian. Selain itu, DPR juga akan membahas fenomena alam cuaca ekstrim akibat El Nino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih.
DPR juga akan mencermati permasalahan dampak utang sejumlah perusahaan BUMN. Puan juga menuturkan tahun sidang kali ini, DPR bakal menyoroti persoalan maraknya kasus kekerasan seksual di masyarakat.
Masalah lain yang akan menjadi sorotan DPR adalah proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan, fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi, serta pendampingan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga akan menjadi permasalahan yang akan fokus dibahas oleh DPR.
