Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras untuk kategori medium cenderung mahal di pasaran Padahal, pemerintah berkali-kali mengeklaim stoknya melimpah, hingga tidak berminat untuk impor tahun depan.
Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) nasional untuk beras medium sebesar Rp12.500 per kg.
Merujuk data Panel Harga Bapanas, Rabu (23/4/2025), pukul 16.38 WIB, harga beras medium di tingkat konsumen secara rata-rata berada di level Rp13.685 per kg atau melampaui HET yang ditetapkan pemerintah.
Harga beras medium terendah terjadi di Sumatra Selatan sebesar Rp12.249 per kg, sedangkan tertinggi di Papua Barat Rp17.200 per kg.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberi sinyal terbentuknya harga keseimbangan baru beras, utamanya untuk beras medium.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, saat ini pihaknya tengah mencari keseimbangan baru untuk harga beras, utamanya beras medium.
Baca Juga
Mengingat pemerintah harus menjaga ekosistem dari hulu ke hilir, utamanya kelangsungan petani, penggiling padi, pedagang, hingga ke masyarakat luas.
“Saat ini pastinya mencari keseimbangan baru karena Presiden kita ingin petani kita lebih sejahtera,” kata Arief kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).
Lebih lanjut, Arief mengatakan bahwa Bapanas bersama dengan pemangku kepentingan terkait tengah membahas mengenai usulan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering giling atau HPP GKG. Pemerintah sudah lebih dulu menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) dari Rp6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp6.500 per kg.
Adapun, pembahasan HPP GKG merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
Dalam beleid itu, Bapanas juga mendapat mandat untuk menetapkan HPP GKG/beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah (CBP) setelah diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan.
Arief sebelumnya mengatakan, HPP GKG perlu ditetapkan untuk membantu penggiling dengan dryer kapasitas kecil.
“Kita ingin bagaimana setiap penggiling padi bisa berkompetisi sehat dan efisiensi agar bisa diserap pemerintah,” ujar Arief.
Selain itu, penetapan HPP GKP juga bertujuan untuk mendukung serapan Perum Bulog yang ditargetkan sebanyak 3 juta ton beras. Arief menuturkan, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk desil 1 dan 2.
“Pemerintah perlu melindungi dengan menciptakan harga yang baik, sehingga daya beli pun terjaga,” ungkapnya.
Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) menilai harga beras medium sulit turun ke harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp12.500 per kilogram (kg) meski pasokan dalam negeri melimpah.
Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso menyampaikan, stok beras pemerintah saat ini berada dalam jumlah yang cukup besar dan diperkirakan meningkat pada Mei 2025. Kondisi ini kemungkinan membuat pasar tenang karena tidak ada yang berspekulasi.
Namun karena HPP untuk gabah kering panen (GKP) saat ini dipatok sebesar Rp6.500 per kg, Sutarto menilai bahwa harga yang wajar di tingkat produsen adalah sekitar Rp12.500 per kg dan di tingkat konsumen antara Rp13.500-Rp13.750 per kg.
“Jadi sekalipun stok banyak, harga eceran di tingkat konsumen untuk beras medium akan sangat sulit untuk ke harga Rp12.500,” kata Sutarto.
