Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan dalam agenda Sidang Tahunan MPR RI pada besok, Rabu (16/8/2023).
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengingatkan bahwa tahun depan atau 2024, akan banyak tantangan besar mulai dari tekanan global hingga adanya kontestasi politik.
Untuk itu, dia menekankan peran kebijakan fiskal pada 2024 akan menjadi sangat penting untuk merespon tekanan ekonomi global yang sudah mulai terasa di pertengahan 2023. Tercatat kinerja perdagangan luar negeri Indonesia terus mengalami penyusutan surplus dibandingkan tahun lalu.
Selain itu, Faisal mengingatkan melemahnya ekspor dan turunnya surplus tersebut bahkan mengancam penerimaan negara.
“Dari sisi pertumbuhan, yang perlu dijaga tentu saja bagaimana menjaga dari sisi konsumsi masyarakat untuk tetap, paling tidak stabil, bahkan kalau bisa mengalami peningkatan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (15/8/2023).
Dalam pemerintahan terakhir Jokowi, belanja (spending) APBN perlu diarahkan dalam program-program yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, namun bukan sekadar bantuan sosial (bansos).
Baca Juga
Menurut Faisal, bukan juga susidi BBM, LPG, hingga listrik, namun penciptaan lapangan pekerjaan yang berkorelasi dengan penguatan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Harapannya, ketika ekonomi domestik bergerak karena masih relatif kuat, akan menyelamatkan dari melemahnya permintaan ekspor.
Sementara dari sisi politik, penting juga bagi Jokowi untuk menjaga stabilitas politik yang berkorelasi dengan ekonomi, saat berlangsungnya pesta demokrasi.
“Mau tidak mau kebijakan yang menjaga stabilitas ekonomi, harga barang, terutama pangan menjadi sangat penting dalam masa tersebut,” tambahnya.
Bukan besaran bantuan yang menjadi penting, namun arah program yang tepat menjadi kunci untuk mempertahankan kesatabilan politik dan ekonomi tersebut.
Meski 2024 adalah APBN terakhir Jokowi yang bertepatan dengan akhir dari RPJMN 2020-2024, sehingga pemerintah wajib menghasilkan legasi pembangunan dalam 5 tahun terakhir.
Selain itu, tahun politik juga dapat berpotensi mengerem investasi dan ekspor meskipun pemilu mendorong konsumsi naik.
Sementara itu, pemerintah memiliki mitigasi risiko yang cukup kuat untuk merespons kejadian yang menyerupai pandemi Covid-19 pada tahun depan, yakni melalui Omnibus Law keuangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara ketika terjadi krisis serta optimalisasi dana cadangan dan sisa anggaran lebih (SAL).
