Bisnis, JAKARTA - Munculnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 mengenai Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dinilai telah memberikan kesan adanya ketidakpastian usaha.
"Padahal, investasi dan usaha di bidang pertambangan itu membutuhkan kepastian hukum dan perpajakan," ujar Hendra Sinadia, anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bidang ESDM sub komite Tambang dan Mineral, dikutip Jumat (11/8/2023).
Menurutnya ini dalam merespons rencana negosiasi PT Freeport Indonesia terkait aturan baru Kementerian Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022. Media sebelumnya sempat memberitakan pihak Freeport ingin menggugat pemerintah.
Namun, pihak perusahaan tambang yang kini saham mayoritasnya dipegang BUMN MIND ID ini justru mengklarifikasi bahwa Freeport tidak berniat menggugat, hanya ingin mengajukan keberatan dan banding terhadap aturan baru yang membebani biaya dalam proses ekspor.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Juli 2023 sebesar Rp1.020,4 triliun atau 45,4 persen dari total pagu anggaran. Capaian tersebut lebih rendah dari Januari-Juli 2022 (year-on-year/yoy) yang mencapai Rp1.031 triliun. Realisasi belanja yang hemat ini membuat pemerintah memiliki amunisi lebih dalam menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV tahun ini.
Dua cuplikan berita tersebut merupakan bagian dari 5 pilihan berita Bisnisindonesia.id yang disajikan secara analitik dan mendalam, berikut sejumlah berita pilihan tersebut.
Baca Juga
1. Menuju Renegosiasi Tarif Bea Keluar Tembaga Freeport
Direktur Ekskutif Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan ada tiga kunci dalam menarik datangnya investasi ke Indonesia, yakni cadangan sumber daya alam, kepastian hukum, dan perpajakan. Sejauh ini, kata dia, Indonesia mempunyai cadangan mineral yang besar.
"Namun kuncinya dua, kepastian hukum dan perpajakan, yang terjadi adalah seringnya berubah-ubah aturan. Padahal investasi sektor tambang jangka panjang," ujarnya.
Hendra menilai, keberatan yang diajukan Freeport ini sesungguhnya hal lumrah dilakukan oleh setiap pengusaha dan perusahaan. Di dalam aturan kepabeaan, bahkan perpajakan, itu telah mengatur mekanisme pengajuan keberatan.
"Jadi [keberatan Freeport] itu memang hal yang lumrah. Itu diatur dalam perundang-undangan dan di Direktorat Jendral Pajak (DJP) itu juga ada layanan pengaduannya. Jika pengusaha melihat ada tarif pajak atau bea keluar yang dianggap memberatkan dan dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan ya mereka bisa mengajukan keberatan," kata Hendra.
2. Mitsubishi XForce Meluncur di GIIAS 2023: Spesifikasi dan Harga
Mitsubishi Motors resmi masuk segmen SUV kompak bersamaan dengan peluncuran perdana global model XForce di pameran GIIAS 2023, 10 Agustus. Model yang diproduksi di Indonesia ini juga akan dipasarkan ke Asean, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Selatan.
Mitsubishi XForce merupakan kendaraan penumpang dengan model SUV kompak 5-seater yang dikembangkan dengan fokus bahwa model ini digunakan di wilayah Asean. Memiliki karakter stylish dan robust, desain serta SUV autentik yang berdasarkan pada konsep best-suited buddy for an exciting life.
Mengusung tagline Infinite Xcitement, XForce tampil dengan bodi berukuran kompak, menawarkan handling yang baik, kenyamanan serta utilitas fitur, seperti interiornya yang luas dan berbagai ruang penyimpanan.
“Kami telah mencurahkan hati dan jiwa kami dalam pengembangan XForce untuk menghadirkan kegembiraan berkendara sehari-hari bagi pelanggan kami,” ungkap Takao Kato, President and Chief Executive Officer Mitsubishi Motors, dalam konferensi pers di GIIAS 2023.
SUV kompak ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pengemudi di kawasan Asean dan telah melalui uji coba secara berulang di kawasan ini. XForce diharapkan menjadi teman yang paling cocok untuk setiap petualangan para pengemudi, memberi mereka kekuatan ekstra untuk melangkah lebih jauh dan mengalami sesuatu yang baru.
3. Beda Arah Investasi Dapen di Pasar Saham dan SBN
Berbeda arah dengan Surat Berharga Negara (SBN) melaju, investasi dana pensiun (dapen) yang ditempatkan pada instrumen saham tergerus hingga 5,84 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada semester I/2023.
Tercermin dari data Statistik Bulanan Dana Pensiun edisi Juni 2023 yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (3/8/2023), instrumen saham yang ditempatkan dapen merosot dari Rp30,26 triliun per Juni 2022 menjadi Rp28,49 triliun per Juni 2023.
Adapun nominal tersebut sudah mencakup kompoisis portofolio investasi dana pensiun pemberi kerja program pensiun manfaat pasti (DPPK PPMP), DPPK program pensiun iuran pasti (PPIP), dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) PPIP.
Jika diperinci, instrumen saham hanya mengambil porsi sebesar 8,22 persen terhadap total investasi pada semester I/2023. Porsi itu menyusut jika dibandingkan dengan porsi pada semester I/2022 yang sempat mengambil kue 9,35 persen dari total investasi pada akhir Juni 2022.
Secara menyeluruh OJK mencatat total investasi dana pensiun mencapai Rp346,36 triliun pada akhir Juni 2023. Nominal ini meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya hanya bernilai Rp323,58 triliun, atau naik 7,04 persen yoy.
4. Hutama Karya Pacu Penyelesaian 6 Ruas Tol Trans Sumatera Tahap 1
PT Hutama Karya (Persero) mengebut penyelesaian pembangunan 6 ruas jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) di sepanjang tahun ini.
Keenam ruas jalan tol yang dimaksud yakni Jalan Tol Sigli – Banda Aceh sepanjang 74 kilometer (Km), Tol Kuala Tanjung – Pematang Siantar sepanjang 93 km, Tol Pekanbaru – Bangkinang dengan panjang 40 km, Tol Bangkinang – Pangkalan dengan panjang 24,7 km, Tol Kisaran – Indrapura sepanjang 48 km, serta Tol Binjai – Pangkalan Brandan sepanjang 58 km.
Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto optimistis keenam ruas tol ini dapat beroperasi pada semester II tahun ini. Adapun per 30 Juli 2023, Tol Sigli – Banda Aceh progres pengadaan lahan mencapai 87,72 persen dan kontruksi mencapai 82,07 persen. Kemudian, Tol Kuala Tanjung – Pematang Siantar progres pengadaan lahan mencapai 94,94 persen dan konstruksi mencapai 85,59 persen.
Selanjutnya, progres pengadaan lahan Tol Pekanbaru – Bangkinang mencapai 100 persen dan konstruksi mencapai 93,21 persen. Untuk pengadaan lahan Tol Bangkinang – Pangkalan mencapai 93,80 persen dan konstruksi 76,61 persen. Lalu untuk progres pengadaan lahan Tol Kisaran – Indrapura sebesar 99,59 persen dan konstruksi mencapai 88,20 persen. Untuk progres konstruksi Tol Binjai – Pangkalan Brandan mencapai 82,62 persen dengan pengadaan lahan mencapai 96,58 persen.
Selain 6 ruas jalan tol tersebut, pihaknya juga telah melanjutkan pengerjaan Tol Padang – Sicincin sepanjang 37 km yang sebelumnya sempat tertunda.
Adapun Tol Padang – Sicincin merupakan ruas JTTS tahap I yang terakhir selesai karena baru dimulai kembali pembangunannya tiga bulan lalu. Menurutnya, progres pengadaan lahan jalan tol tersebut baru tembus sebesar 86,86 persen dan konstruksi mencapai 35,63 persen.
5. Siasat Belanja Hemat Negara, Amunisi Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Juli 2023 sebesar Rp1.020,4 triliun atau 45,4 persen dari total pagu anggaran. Capaian tersebut lebih rendah dari Januari-Juli 2022 (year-on-year/yoy) yang mencapai Rp1.031 triliun.
Kementerian Keuangan membukukan realisasi belanja pemerintah pusat sepanjang 2023 hingga Juli, tumbuh 1 persen (year-on-year). Capaian tersebut terkontraksi dari periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh mencapai 8,2 persen.
“Total belanja Rp1.020,4 triliun itu sedikit kontraksi dibandingkan belanja pemerintah pusat tahun lalu, sedikit lebih rendah, yakni 1 persen,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (11/8/2023).
Melihat dari sisi tren realisasi belanja setiap tahunnya hingga Juli, Sri Mulyani mengungkapkan pertumbuhan realisasi belanja terbesar terjadi pada 2021 yang naik menjadi Rp952,8 triliun dari 2020 yang berada di posisi Rp793,6 triliun.
Kemudian pada 2022, realisasi belanja tumbuh melambat sebesar 8,3 persen dengan nilai Rp1.031 triliun. Sementara pada tahun ini juga terus melambat.
Lebih lanjut, Bendahara Negara tersebut menjelaskan belanja pemerintah pusat terdiri dari dua pos besar. Pertama, belanja para menteri dan pemimpin lembaga mencapai Rp493 triliun atau 49,3 persen dari pagu.
