Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat belanja pemerintah yang diproyeksi lebih besar pada sisa 2023 akan sedikit banyak menopang pertumbuhan ekonomi RI.
Pada paruh kedua 2023, dorongan pertumbuhan ekonomi relatif tidak sebesar di paruh pertama. Mengingat terdapat dorongan yang cukup besar dari faktor Ramadan, Idulfitri, serta Iduladha terhadap perekonomian.
Untuk itu, dua kuartal terakhir pada 2023 ini dirinya memproyeksikan dorongan dari sektor konsumsi dan investasi tidak akan setinggi paruh pertama yang lalu.
“Oleh karena itu, dorongan dari pos lain terutama dalam konteks ini belanja pemerintah menjadi penting untuk membantu mengangkat angka atau realisasi pertumbuhan ekonomi di sisa kuartal pada 2023,” ujarnya, Jumat (11/8/2023).
Terlebih, kinerja ekspor yang mengalmi tren penurunan bahkan negatif seiring dengan perlambatan ekonomi global dan faktor harga komoditas di pasar global.
Menurutnya, belanja pemerintah yang bersifat bantuan sosial (bansos) dan subsidi akan berdampak pada pemulihan ekonomi.
Baca Juga
“Yang pasti Pemerintah perlu memastikan belanja itu mengakomodir target-target yang ingin dicapai,” tambahnya.
Meski demikian, Yusuf menyampaikan peningkatan belanja negara tidak kemudian serta-merta akan berkorelasi atau berkontribusi terhadap pertumbuhan belanja pemerintah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi terjaga di atas 5 persen.
Penting adanya dorongan belanja daerah melalui APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Yusuf menjelaskan, pada tahun lalu realisasi transfer ke daerah menurut APBN melebihi target yang 101,42 persen, namun data realisasi belanja daerah di APBD hanya berada di kisaran 88 persen. Artinya, terdapat gap yang cukup jauh antara kedua realisasi tersebut.
“Sehingga ini yang kemudian menurunkan potensi dorongan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Singkatnya, kemampuan belanja pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen saya kira akan banyak ditentukan juga oleh realisasi belanja daerah pada APBD di tiap-tiap daerah secara akumulatif,” ujarnya.
Hingga Juli 2023, APBN membukukan realisasi belanja negara sebesar Rp1.461,2 triliun atau 47,7 persen dari target Rp3.061,2 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.020 triliun dan TKD sebesar Rp440,9 triliun.
Di mana belanja pemerintah pusat baru terealisasi 45,4 persen dari total pagu anggaran.
Lebih lanjut, Ekonom Senior Bank Mandiri Faisal Rachman melihat pemerintah Indonesia diperkirakan akan mempercepat pengeluarannya pada semester II/2023, terutama di sektor-sektor pro-pertumbuhan dan pengeluaran yang terkait dengan persiapan Pemilu 2024. Hal ini didukung oleh posisi fiskal yang sehat.
Berakhirnya program-program terkait pandemi memberikan kelonggaran yang lebih besar bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor yang kondusif bagi ekspansi ekonomi.
Dalam rilis APBN per Juli 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk persiapan pemilu, penyelenggaran keketuaan Asean, layanan birokrasi dan investasi baik di proyek strategis nasional, IKN, dan pemeliharaan berbagai aset negara cukup besar.
“Ini semua belanja negara yang jumlahnya sangat signifikan, sangat menentukan dan mempengaruhi kinerja growth terutama dari sisi permintaan,” tambah Menkeu, Jumat (11/8/2023).
Konsumsi rumah tangga dan pemerintah, memberikan andil 60,8 persen terhadap total PDB nasional. Konsumsi rumah tangga berhasil tumbuh 5,2 persen sementara konsumsi pemerintah tumbuh 10,6 persen pada kuartal II/2023.
Meski secara porsi kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari konsumsi rumah tangga dan ekspor, dengan tidak adanya dorongan ekonomi pada semester II/2023, belanja pemerintah berpotensi membantu menjaga kinerja PDB sisa akhir tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
