_1687855282.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Juli 2023 sebesar Rp1.020,4 triliun atau 45,4 persen dari total pagu anggaran. Capaian tersebut lebih rendah dari Januari-Juli 2022 (year-on-year/yoy) yang mencapai Rp1.031 triliun.
Kementerian Keuangan membukukan realisasi belanja pemerintah pusat sepanjang 2023 hingga Juli, tumbuh 1 persen (year-on-year). Capaian tersebut terkontraksi dari periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh mencapai 8,2 persen.
“Total belanja Rp1.020,4 triliun itu sedikit kontraksi dibandingkan belanja pemerintah pusat tahun lalu, sedikit lebih rendah, yakni 1 persen,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (11/8/2023).
Melihat dari sisi tren realisasi belanja setiap tahunnya hingga Juli, Sri Mulyani mengungkapkan pertumbuhan realisasi belanja terbesar terjadi pada 2021 yang naik menjadi Rp952,8 triliun dari 2020 yang berada di posisi Rp793,6 triliun.
Kemudian pada 2022, realisasi belanja tumbuh melambat sebesar 8,3 persen dengan nilai Rp1.031 triliun. Sementara pada tahun ini juga terus melambat.
Lebih lanjut, Bendahara Negara tersebut menjelaskan belanja pemerintah pusat terdiri dari dua pos besar. Pertama, belanja para menteri dan pemimpin lembaga mencapai Rp493 triliun atau 49,3 persen dari pagu.
Baca Juga
Kedua, belanja non-kementerian/lembaga yang digunakan untuk belanja subsidi dan kompensasi energi, subsidi pupuk, serta pembayaran untuk para pensiunan yang mencapai Rp527,4 triliun atau 42,3 persen dari pagu.
Dari realisasi hingga bulan ketujuh pada 2023, sebesar Rp562,6 triliun belanja yang dikeluarkan langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat.
Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencapai Rp14,9 triliun, iuran peserta PBI JKN Rp27 triliun, hingga subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp59,7 triliun.
Sementara dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), tumbuh hingga 6,6 persen dengan nilai Rp440,9 trilliun yang didorong oleh penyaluran dana bagi hasil (DBH), yang tumbuh 71,2 persen.
"DBH juga lebih tinggi karena naiknya pagu DBH khususnya jenis cukai hasil tembakau [CHT], minerba, dan migas," jelasnya.
Adapun, waktu pemerintah pusat untuk merealisasikan target belanja negara sebesar Rp3.061,2 triliun masih tersisa 5 bulan lagi. Artinya masih ada lebih dari 50 persen anggaran yang belum dibelanjakan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan mendorong realisasi belanja terutama kemeterian/lembaga di sisa akhir tahun ini.
Menurutnya beberapa belanja Kementerian atau Lembaga yang bakal didorong antara lain belanja infrastruktur, program padat karya dan pertanian.
Dirinya mengaku sudah mengumpulkan semua pemangku kepentingan untuk berkoordinasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat belanja negara agar lebih dimaksimalkan pada kuartal III/2023 dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai target atas 5,3 persen pada akhir tahun.
"Kita sudah mulai meeting dan proses ke semua untuk menggenjot hal ini. Biasanya seperti tahun lalu, belanja pemerintah ini kalau digenjot bisa tumbuh," tuturnya, Senin (7/8/2023).
