Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa realisasi program sejuta rumah (PSR) hingga Juli 2023 telah mencapai 480.438 unit.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, menjelaskan bahwa capaian tersebut seiring dengan komitmen PUPR melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor termasuk di antaranya pembangunan perumahan bagi seluruh masyarakat.
"Pada periode tahun 2015 - 2022, angka capaian PSR cukup memuaskan, yaitu mencapai 7,98 juta unit, sedangkan capaian tahun 2023 hingga bulan Juli sebanyak 480.438 unit," kata Iwan saat membacakan sambutan tertulis Menteri PUPR Basuki Handimuljono, dalam acara Akad Massal Serentak KPR BTN dan Pembukaan Rangkaian Hapernas Tahun 2023 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (8/8/2023).
Secara lebih rinci, Menteri PUPR menjelaskan bahwa kegiatan Akad Massal Serentak BTN juga sekaligus membuka rangkaian kegiatan Hapernas Tahun 2023 yang akan diperingati setiap tanggal 25 Agustus mendatang dengan tema “Melanjutkan Kolaborasi Wujudkan Hunian Layak, Berkelanjutan, dan Terjangkau Untuk Semua”.
Iwan juga menekankan bahwa peringatan Hapernas yang diselenggaralan setiap tahunnya tersebut merupakan momentum untuk mengingatkan kembali amanat Bapak Perumahan Nasional yakni Bung Hatta dalam Kongres Perumahan Rakyat Sehat Tahun 1950.
"[Perayaan Hapernas] bertujuan meningkatkan kolaborasi dari para pemangku kepentingan dan pihak lain yang terlibat dalam pemenuhan hunian yang layak untuk rakyat Indonesia. Kolaborasi juga dilakukan dalam mendukung target Pemerintah dalam penanganan kemiskinan ekstrem yang tentunya terkait dengan ketersedian dan keterjangkauan hunian layak," ujarnya.
Baca Juga
Di samping itu, PUPR juga menjelaskan bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menjadi salah satu bank BUMN yang memiliki peran penting dalam suksesnya Program Satu Juta Rumah (PSR) melalui penyaluran KPR subsidi maupun nonsubsidi.
"Di samping percepatan penyaluran KPR Fasilitas Likuidas Pembiayaan Perumahan (FLPP), saya berharap Bank BTN dapat bersama-sama mengawasi kualitas rumah subsidi, serta melakukan pengawasan dan evaluasi dalam proses kepemilikan rumah melalui KPR yang dijalankan," tutur Iwan.
Adapun, ke depan, peringatan Hapernas diharapkan mampu dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat sekaligus mengatasi backlog perumahan yang tercatat mencapai 12,7 juta unit.
Untuk diketahui sebelumnya, mengacu pada data Susenas 2021, backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 12,71 juta unit, sedangkan pertumbuhan keluarga baru mencapai 700.000-800.0000 per tahun.
Seiring dengan hal itu, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam RPJMN 2020-2024 menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56 persen menjadi 70 persen pada 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
