Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ketum Apindo Ungkap Harapan Pengusaha untuk Presiden RI Setelah Jokowi

Apindo menyampaikan harapan para pengusaha terhadap Presiden RI berikutnya setelah Presiden Jokowi lengser pada 2024.
Sofjan Wanandi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Periode 2023 2028, Shinta W. Kamdani sebagai Ketua Umum DPN Apindo Periode 2023-2028, dan Ketua Umum Apindo periode 2018 2023 Hariyadi B. Sukamdani - Bisnis/Indra Gunawan.
Sofjan Wanandi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Periode 2023 2028, Shinta W. Kamdani sebagai Ketua Umum DPN Apindo Periode 2023-2028, dan Ketua Umum Apindo periode 2018 2023 Hariyadi B. Sukamdani - Bisnis/Indra Gunawan.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan harapan pengusaha terhadap pemerintahan periode berikutnya setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada 2024.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, mengatakan bahwa para pengusaha berharap pemerintahan setelah Presiden Jokowi dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi Tanah Air.

“Kita mau [pemerintahan selanjutnya menciptakan] iklim usaha yang kondusif,” kata Shinta kepada awak media usai menghadiri pengukuhan pengurus DPN Apindo 2023-2028 di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Dari segi regulasi perizinan berusaha misalnya. Shinta melihat regulasi yang dibuat oleh pemerintahan saat ini sudah cukup baik untuk memfasilitasi para pengusaha.

Namun, banyak tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan regulasi yang sudah dibuat itu sehingga pelaksanaannya di lapangan tidak dapat berjalan dengan optimal. 

Melihat kenyataan tersebut, Apindo secara spesifik telah menentukan sejumlah poin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, termasuk regulasi dan perizinan dalam roadmap perekonomian 5 tahunannya.

Di sisi lain, Shinta berharap setelah Presiden Jokowi tak lagi menjabat, pemerintahan selanjutnya dapat melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dia mengatakan, banyak sekali kebijakan yang dapat dilanjutkan salah satunya, hilirisasi yang selama ini digaungkan oleh Jokowi. 

Menurutnya, hilirisasi merupakan kunci. Sebab, jika tidak dilakukan hilirisasi, maka Indonesia akan menjadi penerima impor bahan baku terbesar, dan membuat negara tidak memiliki nilai tambah.

“Itu harus kita dukung dan itu memang bermanfaat,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut dia, kebijakan industrialisasi yang berkaitan dengan pengembangan industrialisasi sangat penting dan harus terus ditonjolkan, termasuk di pemerintahan berikutnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ni Luh Anggela

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper