Bisnis.com, JAKARTA -- Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, mengungkap aspek keadilan kurang tercemin dalam proyek pembangunan jalan tol saat ini. Banyak dari warga sekitar tol yang tidak mendapat manfaat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai semestinya masyarakat lokal di sekitar pembangunan dapat memperoleh keuntungan yang sama dengan investor ataupun pengelola jalan tol.
Dalam hal ini, dia mencontohkan terkait pembebasan lahan yang biasanya dilakukan dengan cara mengakuisisi lahan yang dimiliki masyarakat pada ruas tol yang akan dibangun.
"Boleh gak sih, kabupaten, kecamatan, desa, yang kelewatan jalan tol itu ikut punya penyertaan modal disitu? Kalau tanahnya tidak diakuisisi tapi tanahnya dimasukkan sebagai penyertaan modal," kata Anies, dikutip dari Channel Youtube Karni Ilyas Club, Minggu (30/7/2023).
Menurut Anies, dengan cara tersebut desa akan mendapatkan kepemilikan dari jalan tol tersebut untuk jangka panjang. Artinya, ketika jalan tol ini mulai menghasilkan keuntungan, maka tidak hanya investor, tetapi rakyat juga mendapatkan manfaat materilnya.
Terlebih, ketika ada dividen tahunan, maka perolehan keuntungan tersebut tidak hanya berujung kepada investor yang berbasis di Jakarta saja, melainkan juga tersalurkan kepada rakyat di sepanjang jalan tol tersebut.
Baca Juga
"Maka mereka tidak hanya menjadi penonton atas kendaraan-kendaraan yang lewat di depan kampungnya, tetapi mereka akan merasakan bahwa 'kampung kami itu bisa ikut bangun dan kami dapat 0,00 sekian persen'," terang Anies.
Untuk mewujudkan konsep pembangunan dengan aspek keadilan, Anies menjelaskan perlunya kebijakan dan aturan teknis yang sesuai dalam hal pembebasan lahan.
Selain penyertaan modal dalam pembangunan, masyarakat sekitar jalan tol juga dapat memanfaatkan rest area sebagai sarana usaha lokal. Selama ini, Anies melihat kepemilikan rest area saat ini pun hanya oleh para investor saja.
"Apa susahnya rest area itu dimiliki oleh koperasi-koperasi di kampung, desa, kecamatan, kabupaten itu sehingga mereka mendapatkan manfaat dari jalan tol ini," ujarnya.
Dengan demikian, operasional jalan tol serta rest area tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh investor dari Jakarta saja yang dinilai dekat dengan pengambil keputusan.
Dia pun menerangkan, pembelian tanah dari warga lokal untuk rest area tidak mengedepankan konsep keadilan. Hal tersebut hanya akan membuat warga lokal tidak ikut bergerak memacu roda ekonomi melalui usaha mikro.
"jadi mereka tidak menonton saja dan pemilik tanah di situ hanya bisa menyesal 'Sayang sekali dulu tanahnya dijual, saya nggak tahu itu akan jadi rest area', karena kita tidak memasukkan unsur keadilan di dalam menyusun kebijakan," jelasnya.
Jika peran warga lokal lebih diikutsertakan dia meyakini nilai manfaat dari pembangunan jalan tol akan semakin tinggi. Tak hanya itu, hal tersebut dinilai akan menciptakan rasa persatuan dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama.
Lebih lanjut, Anies menegaskan, pembangunan jalan tol harus tetap berlanjut sebagaimana telah dimulai sejak era Presiden Soeharto.
"Tetapi di setiap fase ada penambahan, kami melihat ke depan penambahannya yaitu dengan memasukkan unsur pemerataan, unsur keadilan, tidak menghambat bahkan barangkali yang melindungi dan merawat jalan tol itu adalah kita semua," pungkasnya.
