Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi terkait dengan rencana larangan eskpor pasir kuarsa atau silika, yang menjadi bahan baku panel surya.
Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan bahwa larangannya belum ada dan kewenangan dari larangan tersebut saat ini belum terdapat.
“Belum ada [larangan ekspor pasir kuarsa] kan kewenangannya ada di ESDM,” kata Wafid saat ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (26/7/2023).
Lebih lanjut, Wafid mengatakan bahwa nantinya Kementerian ESDM yang akan menentukan terkait kewenangan dari larangan eskpor ini.
Sampai saat ini, kata Wafid belum ada pembahasan terkait dengan larangan eskpor pasir kuarsa ini. Sebab, pihaknya belum mendapat arahan untuk melakukan pembahasan.
“Belum ada petunjuk [rencana larangan ekspor pasir kuarsa],” ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menanggapi rencana Indonesia menerapkan larangan eskpor komoditas pasir kuarsa/salika.
Menteri Arifin menyebut bahwa saat ini pihaknya masih mempelajari terkait dengan rencana larangan eskpor tersebut. Dia juga mengatakan bahwa pihaknya masih melihat data volume pasir kuarsa milik Indonesia yang keluar untuk tujuan ekspor.
“Kita lagi pelajari berapa banyak pasir kita yang keluar [dari Indonesia],” kata Arifin saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan, pemerintah berencana memberlakukan larangan ekspor komoditas pasir kuarsa.
Bahlil menyampaikan, cadangan pasir kuarsa di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Guna meningkatkan nilai tambahnya, pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan pelarangan ekspor.
“Tidak hanya di sektor nikel, kita ingin pasir kuarsa juga dikelola, tidak menutup kemungkinan kita juga mempertimbangkan akan melarang ekspor juga. Terserah orang mau protes, masa negara kita tidak boleh maju,” kata Bahlil dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (22/7/2023).
