Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merealisasikan anggaran ebesar Rp7,44 triliun untuk perbaikan jalan dan jembatan tahap 1.
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/2023, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan alokasi dana sebesar Rp14,64 triliun untuk mendorong perbaikan jalan dan jembatan untuk percepatan peningkatan konektivitas jalan.
Staf Ahli Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja mengonfirmasi bahwa, alokasi anggaran perbaikan jalan yang telah terealisasi tersebut sebesar Rp7,44 triliun.
"Total anggaran yang sudah dialokasikan untuk Inpres Jalan Daerah tahap 1 adalah Rp7,44 triliun," jelasnya saat dihubungi, Rabu (25/7/2023).
Lebih lanjut Endra memerinci, guyuran dana yang diberikan pemerintah itu akan digunakan untuk memperbaiki 1.632 kilometer (km) jalan rusak serta 234 meter jembatan rusak yang tersebar di 229 ruas jalan provinsi, kabupaten dan kota.
Sementara itu, Juru Bicara PUPR tersebut juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menandatangani lebih dari 70 paket kerja perbaikan jalan.
Baca Juga
"Per hari ini lebih dari 70 paket telah terkontrak dan dimulai pekerjaan fisiknya," pungkasnya.
Adapun, sejumlah proyek yang termuat dalam 70 paket kontrak pengerjaan tersebut di antaranya yakni perbaikan jalan di wilayah Sumatra Utara (Sumut), Lampung, Jambi dan Bengkulu.
Kemudian, Endra menambahkan, proyek tersebut juga mencakup perbaikan jalan di Bangka Belitung (Babel), Banten, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan bahwa alokasi anggaran untuk penguatan infrastruktur jalan tersebut akan dicairkan melalui dua tahap.
Di mana, pada tahap pertama daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dilaporkan sebesar Rp7,44 triliun dan pada tahap kedua Rp7,2 triliun.
Alokasi jumbo pada sektor infrastruktur tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang merupakan salah satu yang memepengaruhi produktivitas mobilitas.
"Dengan langkah ini, kita harap pada semester dua akan ada akselerasi terhadap kegiatan ekonomi yang berkualitas dan juga penyerapan anggaran," pungkas Sri Mulyani.
