Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rencana China untuk Percepat Laju Ekonomi, Pangkas Utang Daerah Hingga Pacu Bisnis Properti

Pemerintah China akan meluncurkan sejumlah stimulus terutama properti untuk membawa ekonomi negara itu kembali ke jalur cepat pertumbuhan ekonomi.
Mata uang Yuan China. Dok. Freepik
Mata uang Yuan China. Dok. Freepik

Bisnis.com, JAKARTA - Pemimpin tertinggi China yang tergabung dalam Politbiro mengisyaratkan bahwa mereka akan melonggarkan kebijakan properti. Lembaga ini disebut juga akan mengadopsi rencana untuk mengatasi risiko utang lokal guna mengerek perekonomian.

Mengutip Bloomberg, Senin (24/7/2023), Politbiro Partai Komunis yang dipimpin Presiden Xi Jinping berjanji untuk mengoptimalkan dan menyesuaikan kebijakan untuk sektor properti. Tak hanya itu, mereka juga menyerukan untuk secara aktif memperluas permintaan domestik dan memperkuat penyesuaian “kontra-siklus”. 

Ahli strategi senior China di Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Xing Zhaopeng, mengatakan bahwa ada dua pesan utama dari pertemuan Politbiro. 

Pertama, menjadikan permintaan domestik di atas kebijakan industri, menunjukan langkah-langkah kontra siklus yang lebih kuat. Kedua, juga menekankan rencana besar untuk penghapusan utang pemerintah daerah.

Kemudian, dari pernyataan tersebut, ada janji untuk mendorong perkembangan platform perusahaan dengan sehat, meningkatkan konsumsi mobil dan produk elektronik, kebijakan ekonomi yang akan ditargetkan dan kuat, serta berjanji untuk meningkatkan kepercayaan investor dan kepercayaan secara umum dalam perekonomian. 

Investor telah menunggu para pemimpin China untuk menjelaskan strategi mereka dalam melawan perlambatan pertumbuhan negara. 

Ekonom menilai sektor real estat negara itu sebagai area yang paling membutuhkan bantuan. Berdasarkan data terbaru, diketahui pasar properti dan industri pendukung menyumbang 20 persen dari perekonomian China. Sektor itu kembali menurun setelah rebound singkat. 

Selain itu, otoritas China juga sedang mempertimbangkan untuk melonggarkan pembatasan pembelian rumah di kota-kota tingkat satu negara tersebut. 

Hal tersebut mungkin termasuk penghapusan aturan hipotek yang membutuhkan uang muka lebih tinggi dan memiliki batas pinjaman yang lebih ketat untuk pembeli rumah kedua.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper