Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang periode Januari hingga Juni 2023 mencapai Rp678,7 triliun.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan realisasi tersebut meningkat sebesar 16,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Selain itu, Bahlil mengatakan bahwa realisasi investasi hingga semester I tahun ini menyerap sebanyak 849.181 tenaga kerja.
“Penyerapan tenaga kerja semester I/2023 mencapai 849.181 orang,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (21/7/2023).
Sementara pada kuartal II/2023, realisasi investasi tercatat mencapai Rp349,8 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 464.289 orang.
Bahlil merincikan kontribusi penanaman modal asing (PMA) pada kuartal II/2023 mencapai 53,3 persen dari total investasi atau sebesar Rp186,3 triliun yang merupakan nilai tertinggi sejak 2019.
“Hal ini menunjukkan kepercayaan investor asing yang terus meningkat terhadap kebijakan pemerintah serta stabilitas ekonomi dan politik Indonesia,” katanya.
Adapun lima besar kontribusi investasi terbesar PMA berasal dari Singapura yang mencapai US$3,4 miliar, diikuti China US$2,6 miliar, Hong Kong US$2,0 miliar, Jepang US$1,0 miliar, dan Malaysia US$0,8 miliar.
Sementara berdasarkan sektor, sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi menjadi sektor dengan capaian tertinggi sebesar Rp43,0 triliun, disusul sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp42,4 triliun, serta pertambangan Rp37,9 triliun.
Selain itu, terealisasi investasi pada sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp30,4 triliun, serta listrik, gas, dan air sebesar Rp25,6 triliun.
Bahlil mengatakan kelima sektor ini merupakan bagian dari komponen pembangunan industri hilirisasi dan diharapkan investasi yang muncul dapat benar-benar menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan nilai tambah.
“Sekarang memang hilirisasi betul-betul masif, sekalipun beberapa lembaga internasional merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk secara bertahap melakukan peninjauan kembali terhadap pelarangan ekspor dan jangan diperluas ke komoditas lain, tetapi kita konsisten dan kita akan mendorong untuk memberikan insentif lebih baik lagi agar investor bisa masuk,” tuturnya.
