_1687855282.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah membelanjakan anggaran negara senilai Rp1.255,7 triliun sepanjang semester I/2023. Anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji PNS, proyek Ibu Kota Negara (IKN), hingga persiapan Pemilu 2024.
Mengacu pada data Laporan APBN Semester I/2023, realisasi belanja tersebut tercatat 41 persen dari total APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan belanja pemerintah pusat sebesar Rp891,6 triliun sepanjang semester I/2023 atau 39,7 persen dari target APBN.
“Tren level belanja kita melonjak saat terjadi Covid-19, 2020 ada PCPEN mencapai Rp575 triliun, 2021 PCPEN mencapai Rp655 triliun. Kalau 2023 tidak ada PCPEN namun level belanja masih tinggi, ini artinya kami memberikan dukungan kepada KL cukup tinggi, meski tidak ada Covid-19 lagi,” ujarnya dalam rapat dengan Badan Anggaram DPR RI, Senin (10/7/2023).
Sri Mulyani juga melaporkan realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) melalui belanja pegawai telah mencapai Rp134,2 triliun, tumbuh 11,1 persen secara tahunan.
Menurutnya, capaian hingga semester I/2023 ini lebih tinggi Rp13,4 triliun dari periode yang sama pada 2022, yang senilai Rp120,8 triliun. Bendahara Negara tersebut mengatakan bahwa belanja pegawai dimanfaatkan untuk pembayaran gaji pegawai.
Baca Juga
“Gaji tunjangan naik 12,5 persen baik karena tukin yang mulai meningkat lagi dan pembayaran THR dan gaji ke-13 yang termasuk tukin 50 persen,” ujarnya.
Secara rinci, pemerintah telah mengeluarkan Rp90,4 triliun sepanjang semester I/2023. Penyaluran tersebut naik 12,5 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) dibanding 2022 yagn mencapai Rp80,4 triliun.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga telah melakukan transfer kepada ASN/TNI/Polri sebesar Rp43,8 triliun untuk tunjangan kinerja, honorarium, hingga uang lembur
Adapun secara umum, realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan semester I/2023 mencapai Rp891,6 triliun, tumbuh 1,6 persen dari tahun sebelumnya.
Belanja pusat tersebut tercatat lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya karena dipengaruhi oleh belanja K/L untuk dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan percepatan pembangunan infrastuktur prioritas.
Belanja Subsidi
Sementara itu, untuk belanja nonK/L sebesar Rp474,4 triliun yang dipengaruhi oleh realisasi subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), program Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk.
Sri Mulyani mengatakan belanja nonK/L didominasi oleh belanja pensiun sebesar Rp87,5 triliun atau naik 5,2 persen (yoy), baik untuk Taspen maupun Asabri.
“Yang terbesar dari belanja nonK/L itu untuk subsidi dan kompensasi, Rp95,8 triliun plus Rp66,1 triliun ini hanya untuk BBM dan subsidi listrik,” ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Menkeu menuturkan jumlah BBM naik 1,8 persen dari sisi konsumsi. Adapun, LPG naik 5,4 persen yoy, listrik bersubdisi naik 2 persen yoy. Subsidi bantuan uang muka perumahan juga melesat, yaitu 32,9 persen atau mencapai 84.500 unit rumah. Pemerintah juga masih membayat kompensasi untuk bahan bakar yang sebetulnya tidak disubsidi dan kekurangan subsidi listrik pada tahun lalu Rp16,8 triliun.
Anggaran Belanja Subsidi dalam APBN tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp298,5 triliun, yang terdiri dari Subsidi energi sebesar Rp212,0 triliun dan Subsidi non energi sebesar Rp86,5 triliun.
Sampai dengan semester I/2023, realisasi Belanja Subsidi mencapai Rp95,8 triliun atau 32,1 persen dari pagu APBN tahun 2023.
Realisasi Subsidi tersebut terdiri dari Subsidi Energi Rp67,1 triliun atau 31,6 persen terhadap pagu APBN 2023 dan Subsidi Non Energi Rp28,8 triliun atau 33,2 persen terhadap pagu APBN 2023.
Realisasi Belanja Subsidi tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan asumsi makro seperti harga minyak mentah dan nilai tukar, dan volume penyaluran barang bersubsidi.
