Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupaya merealisasikan penambahan cadangan pangan pemerintah (CPP) di tengah ancaman fenomena El Nino.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, akan fokus menjaga ketersediaan cadangan pangan pemerintah seperti yang diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau stok pangan, sekali lagi, cadangan pangan pemerintah yang harus kita siapkan, cadangan pangan pemerintah ini on going," kata Arief kepada awak media di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023).
Arief mengaku telah berdiskusi terkait hal tersebut dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, BUMN akan membantu ketersediaan cadangan pangan pemerintah dengan menyimpan sebagian cadangan tersebut.
Walau demikian, Arief berkomitmen untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah selama paruh kedua 2023.
"Saya sudah ngomong dengan Pak Erick, nanti BUMN itu punya stok pemerintah lah. Jadi bismillah, cadangan pangan akan dinaikkan," tuturnya
Baca Juga
Arief menjelaskan, strategi utama stabilisasi harga pangan masih sama, yakni penggunaan dana daerah untuk membantu transportasi pangan. Sebagian dana daerah yang dimaksud adalah dana bagi hasil daerah dan dana tak terduga daerah.
"Bukan enggak berubah, tapi dilanjutkan, malah perlu ditingkatkan. Termasuk kebutuhan bantuan sosial untuk mengganjal permintaan masyarakat menengah ke bawah, " ujar Arief.
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, terdapat 11 komoditas pangan strategis yang harus diamankan stok dan ketersediaannya sebagai CPP. Sebelas komoditas itu adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Penetapan jumlahnya dilakukan paling sedikit satu kali dalam 1 tahun.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengimbau pejabat di sektor pangan untuk mengantisipasi kemarau panjang atau El Nino. Kepala Negara mengarahkan agar para menteri dan kepala lembaga dapat mengelola air dengan baik.
Dia mencatat pemerintah telah membangun lebih dari 5.000 embung di penjuru negeri. Selain itu, kini ada 38 bendungan yang telah beroperasi. Dia pun menargetkan total bendungan yang beroperasi pada tahun depan dapat bertambah menjadi 61 unit. Namun, Jokowi tetap menekankan pentingnya pengelolaan pasokan air di embung dan bendungan.
"Urusan pasokan air di embung dan bendungan betul-betul harus dikelola dengan baik dan juga potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023).