Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino bagi ketahanan pangan nasional. Salah satunya, melalui penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai instrumen untuk stabilisasi harga dan kondisi kedaruratan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan penguatan ketersediaan stok pangan yang dikelola pemerintah menjadi kunci bagi terselenggaranya tata kelola pangan nasional kuat, terencana, dan antisipatif.
“Berbicara El Nino, artinya kita berbicara langkah-langkah antisipatif, karena menurut BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) dampaknya mempengaruhi sektor pertanian, terutama tanaman pangan semusim yang sangat mengandalkan air. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak terjadi gagal panen yang berdampak pada krisis pangan,” kata Arief dalam Focus Group Discussion (FGD) Dampak dan Antisipasi Bencana Akibat Elnino terhadap Stabilitas Perekonomian Nasional, Senin (12/6/2023).
Arief mengatakan, saat ini penyelenggaraan CPP telah berjalan untuk 11 komoditas pangan strategis, seperti beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ruminansia, daging ayam, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, dan ikan.
“Sesuai Perpres 125 tentang penyelenggaraan CPP terdapat 11 komoditas pangan strategis yang harus diamankan stok dan ketersediaannya sebagai CPP. Namun dalam pelaksanaannya, untuk beberapa komoditas kita pecah lebih spesifik, seperti bawang menjadi bawang merah dan putih, serta daging ruminansia menjadi daging sapi dan kerbau. Semakin detail, maka semakin baik penyelenggaraan CPP dilakukan,” ujarnya.
Untuk beras, Arief menambahkan, Perum Bulog per 9 Juni 2023 memiliki stok cadangan beras 546.000 ton dan beras komersial 55.000 ton, sehingga total stok Bulog sekitar 601.000 ton. Guna meningkatkan stok, Bulog terus menggenjot intensitas penyerapan beras produksi dalam negeri.
Baca Juga
“Penyerapan beras terus kita dorong sebelum masuk masa semester II/2023, tujuannya mengamankan stok operasional Bulog. Selain itu, perlu juga mengamankan kontrak dan realisasi untuk tahun 2023, sehingga apabila kembali dilakukan pengadaan stok telah memperhatikan prakiraan pos penyalurannya dan target stok di akhir tahun,” tuturnya.
Arief memastikan, kegiatan perencanaan dan monitoring stok CPP tersebut dilakukan tidak terbatas hanya pada beras, tapi juga pada seluruh komoditas pangan yang pengelolaannya berada di Bulog. Selain beras, Bulog mendapatkan penugasan untuk mempersiapkan CPP untuk komoditas jagung dan kedelai.
“Sesuai amanah Perpres, Bulog ditugaskan mengelola CPP utamanya terkait komoditas padi, jagung, kedelai. Maka, selanjutnya kita ajukan pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Padi, Jagung, dan Kedelai sebagai paket lengkap stabilisasi pangan di tahun 2023. Kegiatan ini juga agar dimasukan dalam kelompok instrumen penanggulangan Elnino di sisi hilir,” jelasnya.
Sementara itu, untuk komoditas lainnya, stok CPP gula pasir yang saat ini dimiliki BUMN Pangan ID Food, Bulog, dan PTPN terdapat sebanyak 123.000 ton, dan untuk daging ruminansia stok CPP berada di angka 7,8 ribu ton.
“Stok CPP terus kita pantau dan update secara berkala, sehingga kita bisa segera ambil keputusan yang tepat apabila perlu melakukan intervensi untuk menjaga stabilisasi dan antisipasi kondisi darurat,” ungkapnya.
Dalam penyelenggaraan stok CPP ini, dia menyampaikan, Badan Pangan Nasional mengacu kepada simulasi dan rencana anggaran stok pangan nasional atau CPP selama periode satu tahun.
“Dalam rancangan tersebut telah kita petakan per masing-masing komoditas. Misalnya untuk beras siapa BUMN Pangan yang menjadi pelaksana, berapa kebutuhan nasional tahunannya, berapa persentase stok yang akan dialokasikan untuk CPP, berapa target stok CPP-nya, berapa biaya per Kg serta total anggaran setahun dan per 3 bulan, kemudian siapa dan seperti apa sasaran pendistribusiannya,” paparnya.
Arief menuturkan, penganggaran untuk penyelenggaraan CPP ini bisa memberikan dampak positif yang luas bagi ekosistem pangan nasional.
Dia menuturkan optimalisasi BUMN Pangan dalam penyelenggaraan CPP bisa mendorong kinerja BUMN Pangan. Penyelenggaraan CPP juga efektif menjaga stabilisasi harga di tingkat petani/peternak karena memprioritaskan penyerapan hasil produksi lokal dengan harga baik dan wajar.
“Upaya ini juga berkontribusi menjaga inflasi di hilir karena ketersediaan CPP yang memadai bisa sebagai instrumen pengendali harga. Anggaran yang digunakan untuk CPP juga tidak habis pakai karena dikonversi menjadi stok pangan pemerintah,” tutur dia.
Penyelenggaraan CPP, imbuhnya, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar sektor pertanian dan pangan bersiap dan meningkatkan kewaspadaan sehingga Indonesia bisa terhindar dari krisis pangan.
