Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara terang-terangan mengungkapkan di pertemuan Paris Summit 2023, tantangan bagi Indonesia untuk ‘suntik mati’ alias pensiun dini PLTU berbasis batu bara.
Dalam pertemuan yang membahas terkait Private Capital Mobilization for Climate Investments di negara berkembang, Sri Mulyani menyampaikan adanya tantangan dalam masalah skema pembiayaan.
“Sektor swasta memiliki kendala untuk bisa berpartisipasi karena berkaitan dengan taxonomy perpajakan, ini yang harus kami atasi,” ungkapnya, dikutip dalam unggahan resmi Instagram @smindrawati, Jumat (23/6/2023).
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan tantangan lainnya yakni menyangkut cost of borrowing yang terhitung masih tinggi. Selain itu, investasi dalam infrastruktur untuk mendistribusikan energi juga perlu menjadi perhatian.
Baca Juga
Secara khusus, Bendahara Negara tersebut mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen dan segenap timnya yang telah mendukung Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan penerapan Energy Transition Mechanism (ETM) termasuk di bidang pasar modal.
Selain ETM, AS berkomitmen untuk mendukung program transisi energi Indonesia lewat kemitraan Just Energy Transition Partnership atau JETP.
Lewat pakta iklim Amerika Serikat dan Jepang bersama rekanan lainnya, Indonesia dipastikan mengamankan pendanaan awal dari JETP sebesar US$20 miliar atau setara dengan hampir Rp300 triliun, asumsi kurs Rp14.994 per dolar AS.
Dalam pertemuan di jantung kota Paris tersebut, Sri Mulyani dan perwakilan negara lainnya mendiskusikan berbagai model dan pendekatan yang paling efektif untuk menggerakkan investasi swasta pada bidang iklim, khususnya di negara berkembang.
Salah satunya mengambil pelajaran atau lesson learned dari ETM Country Platform yang telah diluncurkan di G20 silam dan menjadi salah satu poin diskusi.
Pemerintah sendiri telah mematok target net zero emission (NZE) pada 2060, seperti melalui rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Sebagaiman Bisnis beritakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah mencatat daftar PLTU yang berpotensi masuk dalam daftar pensiun dini.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN juga memproyeksikan pemangkasan energi berbasis batu bara sebesar 5,5 Gigawatt (GW) sebelum 2030 membutuhkan dukungan dana mencapai US$6 miliar.
