Bisnis.com, JAKARTA - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) meminta pemerintah untuk meniru konsep penyediaan hunian gratis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti yang diterapkan oleh Korea Selatan.
Ketua Dewan Pengurus Nasional Korpri Zudah Arif Fakrulloh menilai skema penyediaan hunian ASN di Korsel dapat mendorong pengadaan rumah untuk pegawai muda.
Dia memberikan gambaran, ASN baru di Korsel dapat menempati apartemen secara gratis. Namun, selama masa tinggal mereka tetap melakukan pembayaran dengan besaran yang sesuai dengan ukuran hunian.
"Misalnya, setiap bulan membayar Rp1 juta selama 5 tahun. Selama 5 tahun, uang ini dikelola oleh pengelola apartemen, yang di bawah pemerintah," kata Zudah dalam acara Focus Group Discussion (FGD) BP Tapera, Rabu (21/6/2023).
Pada tahun ke-5, uang yang dibayarkan akan dikembalikan. Sementara itu, pengelola apartemen akan mendapatkan profit dari bunga yang juga masuk dalam cicilan tersebut.
Dengan demikian, para ASN muda ini memiliki opsi untuk tinggal di apartemen dengan skema bayar sewa lalu dikembalikan. Zudah menantikan pemerintah Indonesia untuk menerapkan sistem serupa.
Baca Juga
Adapun, usulan tersebut ditujukan karena lokasi hunian ASN di Indonesia semakin jauh dari kantor tempat bekerja, sementara harga tempat tinggal di pusat kota semakin melonjak naik.
"Problem terbesar ASN muda kita adalah rumah. Karena mencari rumah yang murah, rumahnya jauh dari kantor, akhirnya berdampak panjang. Cost-nya tinggi. Baik waktunya banyak, beli bensin mahal, naik angkutan umum mahal sehingga waktu untuk keluarga semakin terbatas," ujarnya.
Zudah melihat ASN muda di kota saat ini sebagian besar memilih untuk sewa indekos dengan ongkos yang tinggi dan mustahil untuk menabung uang muka untuk membeli rumah di kemudian hari.
Dalam hal ini, dia meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mempertimbangkan usulan tersebut atau membuat skema yang lebih efisien.
Menurutnya, BP Tapera dapat berkolaborasi dengan Taspen dalam mengembangkan rencana tersebut. Hal ini lantaran Taspen memiliki usaha Taspen Properti sehingga dapat dimanfaatkan.
"Karena duit yang ada di dalam Taspen ini juga duitnya para ASN. Jadi saya sebagai Ketua Umum Korpri concern betul bagaimana ASN kita bisa sejahtera," pungkasnya.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, tak menutup kemungkinan usulan tersebut dapat diimplementasikan.
"Bisa saja jadi skema itu banyak sekali itu salah satu di Korea seperti itu, atau konsep rental di Malaysia juga ada untuk the bottom of the pyramid [pekerja penghasilan rendah]," tandasnya.
Lebih lanjut, dia memastikan akan mencari solusi terbaik untuk diterapkan di lingkungan RI dengan harga yang dapat menutup biaya operasional hunian.
