Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan saat ini pihaknya terus memperbaiki tata kelola kementerian terutama dari sisi sumber daya manusia (SDM), sebagai buntut dari kasus Rafael Alun dan Andhi Pramono.
Sri Mulyani mengatakan berbagai kasus yang menimpa Kemenkeu menjadi pembelanjaran penting baginya untuk terus melakukan transformasi kelembagaan.
Dengan jumlah SDM Kemenkeu yang mencapai 78.520 orang, tentu memilik hal-hal yang perlu diperbaiki.
Untuk itu Sri Mulyani menekankan akan terus melakukan tranformasi kelembagaan, untuk memperkuat tata kelola dan perbaikan layanan.
“Ini bagian dari koreksi berbagai tata kelola yang beberapa saat terakhir ini menjadi sorotan publik,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR bersama Kemenkeu, Senin (12/6/2023).
Bendahara Negara terus menata SDM agar tidak hanya dari jumlah, kompetensi, dan karakter untuk pelayanan simplifikasi, namun agar pelayanan menjadi pasti dan efisien. Pihaknya juga semakin memperkuat pengawasan internal.
Baca Juga
“Berbagai kasus yang terjadi memberikan pembelajaran yang sangat penting bagi Kemenkeu,” katanya.
Bukan hanya itu, penguatan kelembagaan juga terus dilakukan melalui penguatan budaya kerja, dan transformasi digital.
Sebisa mungkin, kata Sri Mulyani, teknologi digital mampu meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan dan mengurangi interaksi yang bisa berujung pada masalah tata kelola.
Pihaknya juga memfoksukan pada perbaikan efisieni dan pengendalian anggaran Kemenkeu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyampaikan akibat berbagai isu yang menerpa Kementerian yang dipimpin Sri Mulyani, saat ini Kemenkeu tengah membenahi diri.
Seperti halnya isu transaksi Rp349 triliun, Mahfud menyampaikan banyak pegawai dari Bea Cukai dan Pajak yang dibenahi.
“Di Bea Cukai dan Pajak sudah menata, skala kepala bea cukai di daerah yang sekarang dirotasi, dinonaktifkan, itu bagian dari itu. Jangan bermimpi Rp349 triliun nggak ada kabar, justru berkembang bagus,” ujarnya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jumat (9/6/2023).
