Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) tengah melakukan percepatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun sawit swadaya dengan kerja sama pemangku kepentingan. ISPO tersebut merupakan persyaratan legal bagi pekebun yang bisa menjadi solusi untuk memenuhi aturan deforestasi Uni Eropa (EU) terhadap sawit.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) di Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementan Prayudi Syamsuri, menjelaskan bahwa Uni Eropa, sebagai salah satu importir minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari Indonesia, telah memberlakukan berbagai aturan ketat terkait deforestasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret agar CPO Indonesia tidak terkena aturan tersebut.
Prayudi menyebutkan empat hal yang harus dilakukan untuk memenuhi aturan Uni Eropa. Pertama, perlu ada dorongan penyelesaian legalitas petani. Kedua, petani harus mendapatkan dukungan fasilitas dalam proses sertifikasi ISPO. Ketiga, perlu ada upaya penyelesaian konflik dalam izin perkebunan sawit. Terakhir, pengakuan hak masyarakat adat harus dipercepat.
“Indonesia sedang menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan "legal" di perkebunan sawit petani swadaya. Dari total 6,7 juta hektar kebun sawit rakyat, baru 32 sertifikat ISPO yang dikeluarkan untuk pekebun. Sementara target penyelesaian sertifikasi ISPO bagi pekebun adalah tahun 2025,” ujar Prayudi dalam diskusi mengenai Sertifikasi ISPO bagi Pekebun Sawit Swadaya, Kamis (25/5/2023.
Menurut Prayudi, salah satu tantangan dalam legalitas lahan sawit rakyat adalah adanya indikasi izin sawit dan tutupan sawit yang berada di kawasan hutan. Selain itu, masih terdapat banyak konflik dan klaim tenurial dari masyarakat adat dan lokal terkait perkebunan sawit.
Dalam kesempatan yang sama, Head of Program Operation Solidaridad, Billy M Hasbi, menjelaskan bahwa ada lima faktor yang menjadi hambatan dan tantangan dalam proses pendampingan ISPO bagi pekebun swadaya. Faktor pertama adalah keterbatasan akses terhadap informasi mengenai ISPO bagi pekebun sawit swadaya.
Baca Juga
Faktor kedua adalah belum sesuainya legalitas lahan pekebun sawit swadaya. Faktor ketiga adalah perbedaan penafsiran persyaratan sertifikasi seperti Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), Benih Bersertifikat, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup (SPPL), dan sebagainya.
“Faktor keempat adalah kompleksitas proses sertifikasi ISPO, dan faktor terakhir adalah perihal insentif bagi pekebun swadaya setelah mendapatkan sertifikasi ISPO,” ucapnya.
Dikatakannya, Solidaridad, melalui proyek Reclaim Sustainability Palm Oil, bekerja sama dengan Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) dan Direktorat Jenderal Perkebunan, merealisasikan program advokasi dan pendampingan ISPO bagi petani sawit swadaya melalui Resource Center Oil Palm Smallholder (ReCops).
Menurut Hasbi, ReCops adalah pusat sumber daya atau platform yang menyediakan informasi, bantuan, dan dukungan khusus bagi petani kelapa sawit skala kecil.
“Tujuannya adalah memberdayakan dan membantu petani kelapa sawit skala kecil dalam praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, meningkatkan penghidupan mereka, serta mempromosikan keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam industri kelapa sawit,” tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
