Perry Warjiyo Beberkan 7 Kebijakan Bank Indonesia 5 Tahun ke Depan

Berikut 7 kebijakan Bank Indonesia selama 5 tahun ke depan yang akan dijalankan oleh Perry Warjiyo.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melakukan sumpah jabatan di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (24/5/2023). Bisnis/Himawan L Nugraha
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melakukan sumpah jabatan di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (24/5/2023). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Perry Warjiyo resmi dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Syarifuddin, Rabu (24/5/2023). Perry dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk masa jabatan periode kedua, yakni 2023-2028. 

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 38/P/2023 tanggal 5 Mei 2023, Perry Warjiyo telah diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia. 

“Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Saya bersumpah bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara,” kata Perry saat menyampaikan sumpah jabatannya di Mahkamah Agung, Rabu (24/5/2023). 

Usai mengucapkan sumpah jabatannya, Perry menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh lapisan masyarakat dan para mitra strategis yang telah memberikan dukungan.

“InsyaAllah kita terus bersinergi membangun Indonesia, membangun negara untuk 5 tahun ke depan. Mohon doa restu dan mohon dukungan, doa selalu bagi kami di Bank Indonesia,” katanya kepada wartawan.

Perry menyampaikan bahwa selama periode pertama dia menjabat sebagai Gubernur BI, telah banyak capaian yang telah disumbang oleh BI, termasuk menyelamatkan Indonesia dari krisis global, krisis pandemi Covid-19.

Hal ini, kata Perry, tentunya didukung oleh sinergi yang erat dengan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kuat.

Untuk masa kepemmpinannya di BI untuk 5 tahun ke depan, Perry mengatakan terdapat 7 kebijakan yang akan terus difokuskan.

Pertama, memperkuat bauran dan sinergitas kebijakan BI dengan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi dan memajukan pertumbuhan ekonomi.

Kedua, implementasi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) untuk penguatan kelembagaan BI, termasuk koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan koordinasi bilateral dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ketiga, mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung ekonomi keuangan digital, termasuk kerja sama regional dan global di bidang digitalisasi sistem pembayaran, juga termasuk Rupiah Digital.

“Keempat, dukungan BI untuk hilirisasi, serta kelima [dukungan] untuk inklusi dan ekonomi keuangan hijau, itu terus kami perkuat,” jelas Perry.

Keenam, kontribusi BI bersama pemerintah untuk kerja sama internasional. Ketujuh, penguatan kelembagaan dan kepemimpinan di BI.

“Area fokus tersebut akan diterapkan melalui 12 program strategis yang selama ini sudah ada dan akan diperkuat untuk ke depan dalam strategic business plan kami yang sudah disusun untuk 5 tahun ke depan,” tutur Perry.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper