Bisnis.com, JAKARTA - Ada hal menarik yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat acara pelantikan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028, Rabu (24/5/2028).
Seperti diketahui, Perry Warjiyo resmi meruskan jabatannya sebagai Gubernur BI periode kedua. Perry Warjiyo ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P/2023 tanggal 5 Mei 2023.
“Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 38/P/2023 tanggal 5 Mei 2023, Perry Warjiyo telah diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia,” kata Syarifuddin.
Usai mengucapkan sumpah jabatan, Perry Warjiyo dan istrinya berdiri di tengah untuk mendapatkan ucapan selamat dari para hadirin.
Berdasarkan pantauan Bisnis lewat siaran Youtube Bank Indonesia, beberapa tamu undangan berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Menkopolhukam Mahfud MD, hingga Gubernur BI periode sebelumnya, antara lain Agus Martowardoyo dan Miranda Goeltom.
Namun, ada interaksi yang tak biasa antara Perry Warjiyo dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Wajah Perry tampak tersenyum lebar ketika bersalaman dengan Sri Mulyani.
Baca Juga
Perry lantas meminta Sri Mulyani untuk berfoto bersama menghadap ke arah kamera. Tak berhenti sampai di situ, Sri Mulyani lantas mengangkat handphone dari tangannya agar mereka bisa swafoto alias selfie.
Selama beberapa detik, terlihat Sri Mulyani, Perry Warjiyo, dan istri Perry Warjiyo tersenyum lebar melihat ke kamera depan gawai milik Menkeu.
"Bestie" Burden Sharing
Sri Mulyani dan Pery Warjiyo merupakan dua punggawa yang menjaga stabilitas fiskal dan moneter Indonesia.
Kerja sama keduanya diuji kala Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020. Kolaborasi keduanya kian erat ketika Indonesia memegang Presidensi G20 beberapa waktu lalu.
Saat acara CEO Bankir Forum yang berlangsung awal tahun ini, Sri Mulyani sempat mencurahkan perjuangan 3 tahun bersama Perry Warjiyo dalam mengawal dan menghadapi pandemi Covid-19 dan berlanjut pada pemulihan ekonomi melalui skema berbagi beban atau burden sharing.
Sri Mulyani mengatakan pembiayaan penanganan Covid-19 bisa terjadi lantaran pemerintah dan BI berkomitmen melakukan burden sharing melalui Surat Kesepatakan Bersama (SKB).
“Saya dengan Bank Indonesia punya SKB 1,2, dan 3. Itu extraordinary arrangement karena APBN itu instrumen terpenting pada saat semuanya lumpuh dan APBN bisa melakukan itu,” ungkapnya di acara CEO Bankir Forum, Senin (9/1/2023).
Bersama Bank Indonesia, lanjutnya, pemerintah membagi beban pembiayaan untuk penanganan pandemi. Dia mengatakan Bank Indonesia bertindak sebagai stand by buyer melalui SKB 1.
Pada SKB 2, pemerintah langsung menjadi direct placement. Sementara pada SKB 3, pemerintah juga menjadi direct placement namun khusus untuk kesehatan dan humanitarian.
“Itu bantuan yang luar biasa dan kami menggunakan secara maksimal sehingga pada 2023, SKB 1,2, dan 3 tidak ada lagi,” tambahnya.
Senada dengan Sri Mulyani, Perry menceritakan pengalamannya saat merumuskan mekanisme skema berbagi beban atau burden sharing sebagai bentuk dukungan pembiayaan kepada pemerintah untuk menangani dampak pandemi Covid-19.
Perry mengatakan mekanisme burden sharing dibutuhkan untuk mendukung APBN karena adanya kondisi extraordinary. Perppu No. 1/2020 saat itu pun menetapkan defisit APBN boleh di atas 3 persen dari PDB.
Namun di sisi lain, untuk menjaga independensi BI, burden sharing antara bank sentral dan pemerintah juga harus diatur agar hanya berlaku secara temporer.
“Waktu sebelum 7 Juli, saya seminggu 7 hari 7 malam tidak tidur, merumuskan burden sharing, kami tampilkan tabel excel yang saya buat sendiri [di rapat DPR],” katanya dalam fit & proper test sebagai calon Gubernur BI untuk periode 2023-2028 di Komisi XI DPR RI, Senin (20/3/2023).
BI mencatat, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI untuk pembiayaan APBN berdasarkan UU No. 2/2020 mencapai Rp1.104,85 triliun selama periode 2020 hingga 2022.
“BI mendanai APBN untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis melalui sinergi fiskal dan moneter yang erat,” jelas Perry.
