Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim pembangunan jalan nasional di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap berjalan.
Direktur Jenderal Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, mengatakan sejak 2014, pemerintah terus membangun jalan nasional baru. Dia mengatakan panjang jalan nasional baru bertambah lebih dari 1.000 kilometer.
"Sekarang pembangunan jalan nasional sudah 1.150 kilometer zaman Jokowi dari 2014," kata Hedy di Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, sepanjang tahun lalu telah dibangun jalan nasional baru sepanjang 468 km.
Sementara itu, dari total pagu anggaran 2023 Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR senilai Rp40,25 triliun, sebanyak Rp4,51 triliun di antaranya dialokasikan untuk pembangunan jalan.
Pada tahun ini, Ditjen Bina Marga menargetkan untuk membangun jalan nasional sepanjang 303,6 kilometer.
Baca Juga
Data Ditjen Bina Marga mencatat, pencapaian kumulatif jalan nasional baru sejak 2020 sampai dengan 2022 telah mencapai 1.444 km.
Adapun, dalam rencana strategis nasional 2020–2024, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan nasional baru sepanjang 3.500 km, tetapi dalam target kumulatif sampai dengan 2024 proyeksi pencapaian pembangunan jalan baru hanya akan mencapai 1.745 km.
Untuk diketahui, pembangunan jalan di era Presiden Jokowi menjadi sorotan usai adanya kritik yang dilontarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Anies yang juga merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), membandingkan pembangunan infrastruktur jalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Presiden Jokowi.
Anies mengatakan Presiden SBY dan Jokowi sama-sama banyak membangun jalan. Namun, berbeda target penggunanya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui pemerintahan Jokowi banyak membangun infrastruktur fisik.
Dia mencontohkan pembangunan jalan tol atau jalan berbayar yang ternyata terpanjang selama era presiden mana pun.
"Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63 persen jalan tol berbayar yang berada di seluruh Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 kilometer dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar," ujar Anies saat memberikan pidato dalam acara Milad PKS ke-21, seperti yang disiarkan kanal YouTube PKSTV, Minggu (21/5/2023).
Namun, Anies mengkritik pembangunan jalan tol atau jalan berbayar di era Jokowi tidak diimbangi dengan pembangunan jalan tidak berbayar atau jalan non-tol.
"Sedangkan jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk pertanian, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi, atau pun jalan kabupaten terbangun 19.000 kilometer," jelasnya.
Dia menggarisbawahi bahwa kedua infrastruktur itu, jalan berbayar dan gratis, sama-sama diperlukan untuk Indonesia. Meski begitu, Anies berpendapat seorang presiden dalam membangun infrastruktur seharusnya memberikan keberpihakan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
"Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan. Ketika bicara institusi ekonomi, memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya," ujarnya.
