Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut bakal mewariskan ratusan ribu kilometer jalan nasional dan daerah yang rusak di berbagai daerah Indonesia ke pemerintahan selanjutnya.
Selama ini, Jokowi membanggakan masifnya pembangunan jalan tol di era kepemimpinannya sejak 2014 hingga 2024 mendatang. Jokowi menyebut selama 40 tahun sampai dengan 2014, pembangunan jalan tol tercatat sepanjang 780 km.
Adapun, sejak 2014 hingga saat ini, panjang jalan tol yang sudah dibangun di Indonesia sudah melampaui dua kali lipat dari jumlah tersebut.
"Pada 2014 kita dorong betul [pembangunan] jalan tol agar semuanya tersambungkan baik Trans Jawa, Trans Sumatra, dan beberapa di Kalimantan dan Sulawesi. Dalam tujuh tahun ini [pembangunan jalan tol] sudah 1.900 kilometer," kata Jokowi.
Di sisi lain, Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu, menyoroti jalan rusak di akhir masa jabatan Jokowi yang mencapai ratusan kilometer. Menurutnya, jalan rusak tersebut akan menjadi warisan untuk pemerintahan selanjutnya.
"Rezim Jokowi diperkirakan akan meninggalkan warisan JALAN RUSAK sekitar 170.000 km atau sekitar 34 persen total panjang jalan (Data BPS 2021)," tulis Said Didu, dikutip dari akun Twitter @msaid_didu, Rabu (17/5/2023).
Baca Juga
Lebih lanjut, dia menggambarkan alokasi anggaran yang mesti disiapkan oleh pemerintah di masa mendatang. Apabila biaya perbaikan jalan rusak merogoh kocek Rp3 miliar - 5 miliar per km, maka menurut Said Didu, pemerintah yang akan datang terbebani biaya perbaikan jalan Rp500 triliun -Rp850 triliun.
Sebagai informasi, jalan rusak di berbagai daerah mencuat belakangan ini lantaran viral kritik pedas netizen terhadap kondisi jalan berlubang di Lampung.
Presiden Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan bahwa akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Tanah Air.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyebut bahwa upaya tersebut dilakukan lantaran banyaknya kerusakan infrastruktur di sejumlah jalan di Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pemerintah akan menyiapkan anggaran Rp32,7 triliun untuk melakukan perbaikan jalan rusak di sejumlah daerah.
