Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Wanti-Wanti Jalur Logistik Tak Boleh Rusak Parah, Ini Dampaknya!

Jokowi meminta agar jalur logistik dan jalur produksi jangan sampai rusak parah. Berikut ini dampaknya.
Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Seskab Pramono Anung meninjau kondisi infrastruktur ruas jalan Gunting Saga di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Rabu (17/05/2023) - BPMI Setpres/Kris.
Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Seskab Pramono Anung meninjau kondisi infrastruktur ruas jalan Gunting Saga di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Rabu (17/05/2023) - BPMI Setpres/Kris.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan rusak terus digenjot oleh pemerintah adalah agar jalan-jalan produksi dan logistik tidak terganggu. 

Menurut Jokowi apabila jalur tersebut terganggu, maka berpotensi menaikkan ongkos logistik yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan inflasi.

"Jangan sampai yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi itu rusak parah, itu akan mengganggu dan akan menaikkan biaya logistik, menaikkan inflasi. Itu tujuan kita memperbaiki infrastruktur," kata Jokowi di SMK PPN 1 Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Rabu (17/5/2023).

Tak hanya itu, Kepala Negara menyebut bahwa perbaikan infrastruktur jalan rusak yang berada di Provinsi Sumatra Utara akan segera dikerjakan oleh pemerintah. Perbaikan tersebut tidak hanya untuk ruas Jalan Gunting Saga yang ditinjau langsung oleh Presiden, tetapi juga jalan di Asahan. 

"Ya langsung dikerjakan, nanti insyaallah bulan Juli sudah mulai semuanya dan tidak hanya di Labuhanbatu Utara, termasuk di Asahan karena identifikasi kita sudah komplet," ujarnya.

Selain di dua jalan tersebut, orang nomor satu di Indonesia itu juga menyebut bahwa perbaikan akan dilakukan di jalan lainnya di Provinsi Sumatra Utara (Sumut).

"Tapi juga bukan hanya di Sumut saja, provinsi-provinsi yang lain juga semuanya akan kita cek satu per satu," imbuhnya.

Lebih jauh, Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan seluruh jalan di Provinsi Sumatra Utara.

Meskipun demikian, dia mengingatkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki jalan yang menjadi tanggung jawabnya.

"Ini kan kita mengambil jalan-jalan infrastruktur yang kabupaten/kota dan provinsi tidak memiliki kemampuan sehingga sebagian kita ambil, sebagian tetap tanggung jawab provinsi, kabupaten/kota. Jangan enak-enak diambil alih, yang kabupaten/kota malah tidur, ndak, bukan itu maksudnya. Kita ini ingin membantu, mempercepat, memperbaiki karena keluhan masyarakat," tegas Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper