Bisnis.com, JAKARTA – Penugasan proyek kepada BUMN Karya ke depan dinilai wajib mempertimbangkan skala prioritas agar tidak terus-menerus menjadi beban bagi keuangan perusahaan. Terutama, untuk proyek bernilai jumbo.
Menurut Director Executive Center Of Reform On Economics (CORE) Mohamad Faisal, penugasan proyek oleh negara kepada BUMN Karya selama ini dilakukan tanpa skala prioritas dan tidak sebanding dengan kemampuan perusahaan.
“Kalau bicara kebutuhan pembangunan infrastruktur, pasti banyak sekali. Namun, dengan keterbatasan keuangan BUMN Karya semestinya dilakukan skala prioritas. Penugasan yang tidak sesuai dengan kemampuan inilah yang membebani BUMN Karya,” kata Faisal kepada Bisnis.com, baru-baru ini.
Dia menjelaskan terdapat beberapa indikator yang bisa dicermati pemerintah dalam menentukan skala prioritas penugasan proyek kepada perusahaan pelat merah.
Mulai dari, multiplier effect pekerjaan yang ditugaskan, waktu pengerjaan, kesetaraan pembangunan infrastruktur antarregional, sampai dengan mudah atau tidaknya urusan pembebasan lahan.
Apabila dijalankan dengan mempertimbangkan skala prioritas, penugasan untuk membangun infrastruktur merupakan bagian dari fungsi yang memang harus dijalankan oleh BUMN Karya.
Baca Juga
Dalam prinsipnya, BUMN memiliki 2 fungsi. yakni profit taking dan pelayanan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, kata Faisal, BUMN memiliki tanggung jawab untuk menggarap proyek komersial yang tidak menarik bagi perusahaan swasta.
Namun, skala prioritas bukanlah satu-satunya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajaran.
Kementerian BUMN dinilai harus segera membenahi jajaran manajemen yang dinilai tidak memiliki sense of crisis di tengah himpitan utang yang menimpa perusahaan.
“Dari sisi manajemen, masih banyak BUMN karya yang tertekan secara keuangan. Ditambah dengan tidak adanya sense of crisis dari para jajaran manajemen. Gaji komisaris dan direksi terlalu besar. Ini yang menambah kompleksitas masalah,” kata Faisal.
Berdasarkan catatan Bisnis, masalah utang bernilai jumbo dialami oleh sejumlah BUMN Karya, seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).
Mengacu kepada laporan keuangan per kuartal I/2023, total liabilitas WSKT tercatat senilai Rp84,37 triliun, WIKA Rp55,76 triliun, PTPP Rp43,81 triliun, dan ADHI Rp30,29 triliiun.
