Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI Periode 2004–2009 dan 2014–2019, Jusuf Kalla, menyoroti arah kebijakan pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jusuf Kalla menyebut Jokowi lebih sibuk membangun jalan tol dan kurang memperhatikan jalan-jalan tidak berbayar atau non-tol.
Jusuf Kalla mengatakan kendati pemerintah telah berhasil membangunan 2.600 kilometer jalan tol hingga 9 tahun masa pemerintahannya. Namun perhatian terhadap jalan biasa masih perlu ditingkatkan.
"Di lain pihak bangga pemerintah membuat jalan tol 2.600 km. Penting sekali jalan tol, tetapi 170.000 km jalan rusak di Indonesia itu data BPS. Artinya orang menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar, tetapi jalan rakyat yang dilalui tiap hari oleh petani pedagang kecil rusak tidak diperbaiki, itu ketidakadilan untuk rakyat contoh kecil saja," kata Jusuf Kalla dalam puncak perayaan milad ke-21 Partai Keadailan Sejahtera, Sabtu (20/5/2023).
Dia menuturkan masih terdapat 170.000 km jalan rusak di Indonesia. Padahal, jalan tersebut juga cukup penting bagi kegiatan perekonomian masyarakat.
"Kenapa jalan tidak bisa baik? Menteri PU orang hebat, tentu dana tidak ada karena kita memilih proyek yang mahal-mahal tentu manfaatnya tidak seperti yang diharapkan," ujarnya.
Baca Juga
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), catatan kemantapan jalan nasional di Indonesia memang mengalami penurunan mulai dari 2014 sampai dengan data terakhir pada 2021.
Tingkat kemantapan jalan pada 2014 berada pada 93,94 persen dengan perbandingan jalan dengan kondisi tidak mantap hanya 6,05 persen.
Meski demikian, tingkat kemantapan jalan pada 2014 tercatat meningkat dari kondisi sebelumnya pada 2013 92,95 persen dengan kondisi jalan tidak mantap sebesar 7,05 persen.
Namun, kondisi kemantapan jalan pada 2021 tercatat turun menjadi 91,81 persen dari seluruh jalan nasional.
Sementara itu, Kementerian PUPR juga mencatat masih terdapat 25 persen jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap pada 2021. Kondisi itu tercatat membaik jika dibandingkan dengan kondisi jalan tidak mantap pada 2014 sebesar 29 persen.
Untuk kondisi kemantapan jalan kabupaten, PUPR mencatat hingga 2021 rata-rata kerusakan jalan kabupaten di atas 40 persen.
Kondisi itu tercatat tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan kondisi pada 2014 dengan kondisi jalan kabupaten yang rusak rata-rata 40 persen.
Sementara itu, Presiden Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan bahwa akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Tanah Air.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyebut bahwa upaya tersebut dilakukan lantaran banyaknya kerusakan infrastruktur di sejumlah jalan di Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pemerintah akan menyiapkan anggaran Rp32,7 triliun untuk melakukan perbaikan jalan rusak di sejumlah daerah.
