Bisnis.com, JAKARTA - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), Anies Baswedan, membandingkan pembangunan infrastruktur jalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anies mengatakan Presiden SBY dan Jokowi sama-sama banyak membangun jalan. Namun, berbeda target penggunanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui pemerintahan Jokowi banyak membangun infrastruktur fisik. Dia mencontohkan pembangunan jalan tol atau jalan berbayar yang ternyata terpanjang selama era presiden mana pun.
"Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63 persen jalan tol berbayar yang berada di seluruh Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 kilometer dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar," ujar Anies saat memberikan pidato dalam acara Milad PKS ke-21, seperti yang disiarkan kanal YouTube PKSTV, Minggu (21/5/2023).
Namun, Anies mengkritik pembangunan jalan tol atau jalan berbayar di era Jokowi tidak diimbangi dengan pembangunan jalan tidak berbayar atau jalan non-tol.
"Sedangkan jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk pertanian, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi, atau pun jalan kabupaten terbangun 19.000 kilometer," jelasnya.
Baca Juga
Anies pun membandingkan seluruh data itu dengan pembangunan jalan era pemerintahan SBY. Dia menerangkan, berbeda dengan Jokowi, SBY lebih fokus membangun jalan yang tak berbayar.
"Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7 setengah kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini [Jokowi] membangun jalan nasional sepanjang 590 km; di 10 tahun sebelumnya [era SBY] 11.800 km, 20 kali lipat," ungkapnya.
Dia menggarisbawahi bahwa kedua infrastruktur itu, jalan berbayar dan gratis, sama-sama diperlukan untuk Indonesia. Meski begitu, Anies berpendapat seorang presiden dalam membangun infrastruktur seharusnya memberikan keberpihakan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
"Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan. Ketika bicara institusi ekonomi, memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya," ujarnya.
Dia kembali mencontohkan, data Susenas 2019 masih menunjukkan 38 persen masyarakat meminum air dalam kemasan, sedangkan rumah tangga yang punya sumur hanya 21 persen, pompa air 16 persen, dan pipa 10 persen.
Oleh sebab itu, Anies ingin ke depan seluruh pembangunan infrastruktur itu berpihak kepada masyarakat banyak, yang lebih membutuhkan.
"Infrastruktur yang bukan hanya untuk sebagian, tetapi infrastruktur untuk semuanya," tutupnya.
