Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan kapasitas produksi bioetanol fuel grade baru mencapai 40.000 kiloliter (KL) per tahun.
Kemampuan itu masih terbilang jauh dari kebutuhan 696.000 KL untuk implementasi bauran bioetanol dengan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin pada tahap awal di Jawa Timur dan Jakarta.
Direktur Bioenergi Direktorat Jendral Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Edi Wibowo mengatakan program bauran bioetanol berbasis tebu untuk bensin itu saat ini masih dalam tahap uji coba pasar.
Kementerian ESDM belakangan masih menunggu hasil uji coba itu yang dikerjakan oleh PT Pertamina (Persero) bersama dengan mitra terkait dari sisi hulu pasokan hingga penghiliran di tingkat pembeli.
“Rencana implementasi masih market trial oleh Pertamina, saat ini masih persiapan oleh semua pihak,” kata Edi saat dihubungi, Minggu (21/5/2023).
Pencampuran bioetanol sejatinya telah diujicoba dengan kandungan 2 persen (E2) di Jawa Timur pada 2018, tetapi hasil menunjukan harga BBM campuran bioetanol masih sedikit di atas harga BBM non-PSO.
Baca Juga
Namun, dengan meningkatnya harga BBM dan pentingnya upaya peningkatan ketahanan energi, kebijakan terkait dengan BBM campuran bioetanol kembali menjadi isu strategis.
“Pasokan yang tersedia dari PT Enero dan PT Molindo sebagai produsen bioetanol fuel grade baru dapat memasok sekitar 5,7 persen saja kebutuhan Jawa Timur dan Jakarta. Artinya dari sisi pasokan harus ditingkatkan”, kata Edi.
Pakar Bioenergi ITB Tatang Hernas Soerawidjaja menilai positif komitmen pemerintah untuk menghidupkan kembali program bauran bensin dengan bioetanol sebanyak 5 persen tahun ini.
“Apabila kita mengambil contoh kesuksesan penggunaan substitusi impor diesel dengan program Biodiesel, maka kita juga dapat mengurangi tekanan impor bensin yang jauh lebih besar porsinya dibandingkan bahan bakar jenis diesel,” kata Tatang.
Hasil riset ITB menunjukkan Indonesia telah menghemat devisa sebesar US$2,6 milyar dari substitusi impor diesel melalui program biodiesel kelapa sawit.
Di sisi lain, laporan ITB memproyeksikan Indonesia akan mengimpor hingga 35,6 juta kiloliter pada 2040 atau hampir dua kali lipat dari jumlah impor bahan bakar minyak pada 2021.
Meskipun bioetanol memiliki potensi besar, masih terdapat tantangan dalam implementasi sebagai campuran bensin, yakni rendahnya produksi bioetanol di Indonesia.
Laporan ITB juga menyarankan penyesuaian kebijakan untuk menghidupkan implementasi bioetanol di Indonesia, meliputi penetapan kebijakan harga, pajak, dan subsidi yang tepat sasaran, penerapan terbatas di Jawa Timur dan Jakarta sebagai tahap awal dan penyusunan Badan Layanan Umum (BLU) seperti BPDPKS untuk mengembangkan industri bioetanol.
“Nantinya hasil campuran ini akan menjadi produk Pertamax E-5”, kata Tatang.
