Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan 200.000 hektar Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bisa direalisasikan tahun ini setelah Tim Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun terbentuk.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan program PSR bisa direalisasikan 180.000 hektar tahun per tahun, meski PSR baru direalisasikan baru sebanyak 278.200 hektar.
Sepanjang tahun 2016 - 2022 realisasi subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mencapai Rp7,5 triliun.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpor mengatakan berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor minyak kelapa sawit periode Januari-Februari tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,62 persen dibandingkan dengan nilai ekspor pada periode yang sama di tahun 2022.
Kontribusi kelapa sawit ditopang dari luas areal tutupan kelapa sawit nasional yang telah mencapai 16,83 juta hektar, dimana sekitar 6,9 juta hektar merupakan milik pekebun sawit rakyat.
Namun, Syahrul menuturkan kondisi kebun sawit rakyat saat ini kurang baik. Produktivitas yang rendah serta penggunaan agroinput (pemupukan dsb) yang belum maksimal menjadi tantangan utama pekebun sawit Indonesia.
Baca Juga
“Oleh sebab itu, atas keyakinan saya, target program PSR tidak boleh 180.000 hektar pada tahun ini. Harus dapat mencapai 200.000 hektar. Tantangan ini tentu tidak cukup sulit bagi Direktorat Jenderal Perkebunan asalkan kerja kolaboratif dan inovatif yang harus di kedepankan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan,” ujar Syahrul dalam acara pelapasan Tim Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (16/5/2023).
Syahrul menjelaskan, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3 - 4 ton crude palm oil (CPO) per hektar. Menurut dia, capaian itu dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak lakukan suatu langkah komprehensif.
“Memperhatikan arahan Bapak Presiden RI bahwa perlu melakukan upaya perbaikan dari sektor hulu perkebunan kelapa sawit rakyat dengan cara penggantian tanaman tua atau tidak produktif melalui program Peremajaan Sawit Rakyat. Dari luas areal sawit rakyat tersebut, setidaknya terdapat 2,8 juta hektar potensial untuk diremajakan,” jelasnya.
Mentan berharap gugus tugas ini dapat mendorong akselerasi capaian program PSR sekaligus membantu mengurai permasalahan dan kendala di daerah baik dalam pengusulan maupun dalam pelaksanaan program PSR.
“Saya melihat ini sinyal positif dalam pencapaian program PSR. Oleh karena itu, hari ini secara khusus saya mengajak semua pihak yang terlibat dalam program peremajaan sawit rakyat, khususnya pekebun sawit program PSR seluruh Indonesia menjadikan hari ini sebagai momentum perbaikan tata kelola perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan,” ujar Syahrul.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah, mengatakan Gugus Tugas merupakan wujud implementasi secara konkret untuk mencapai target program PSR dengan memberikan masukan dalam merumuskan komitmen dari para pihak yang terlibat program PSR. Sosialisasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan para pelaku PSR merupakan agenda penting yang menjadi tugas dari tim Gugus Tugas.
Andi Nur menjelaskan, melibatkan kurang lebih 30 persen pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan, Gugus Tugas difokuskan pada tahap awal di 8 (delapan) provinsi sentra peremajaan yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
“Selain dari Kementan Gugus tugas nanti melibatkan Kementerian ATR, KLHK. Semua akan mengirimkan tim,” ujar Andi.
