Bisnis.com, JAKARTA - Negara Group of Seven atau G7 sedang bekerja sama dalam mengerjakan cara-cara nyata untuk melawan paksaan dari ekonomi China.
Hal tersebut diungkapkan oleh Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Jepang, Rahm Emanuel dalam cuitan tweetnya pada hari Selasa (16/5/2023).
“Anggota G7 sedang mengembangkan alat untuk mencegah dan mempertahankan diri dari intimidasi dan pembalasan ekonomi China” Tulisnya.
Komentar Emanuel tersebut muncul di tengah perselisihan AS yang menganjurkan negara-negara G7 lainnya mengambil posisi lebih kuat di China dan negara-negara Eropa memilih untuk fokus pada koordinasi dan peringatan umum terhadap perilaku koersif.
Mengutip Reuters pada Selasa (16/5/2023), China akan menjadi perhatian utama dalam KTT G7 di Hiroshima, Jepang pada 19-21 Mei 2023. G7 sendiri terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Inggris.
Pada bulan lalu, menteri perdagangan G7 menyatakan keprihatinan serius mengenai pemaksaan ekonomi China dan akan mengeksplorasinya bersama.
Perdebatan yang muncul mencerminkan dilema yang dihadapi AS, Eropa dan Jepang dalam menghadapi pengaruh ekonomi China, mengingat rantai pasokan mereka saling terkait dengan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. Sebagai catatan, negara G7 semuanya bergantung pada barang-barang China di bidang-bidang utama.
Baca Juga
China sebelumnya dituduh menggunakan kebijakan perdagangan untuk menargetkan negara-negara seperti Australia, Jepang dan Korea Selatan atas perselisihan diplomatik.
China berulang kali menanggapi tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa menggunakan metode itu sendiri adalah kesalahan AS sendiri.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin juga mengecam bahwa G7 adalah kelompok kecil yang mengutamakan AS.
Selain itu dalam KTT G7 para pemimpin diharapkan menghasilkan dokumen mengenai pemaksaan ekonomi yang terpisah dari komunike utama.
Lembaga penyiaran publik Jepang NHK pada Selasa (16/5) juga mengatakan bahwa negosiator G7 bergerak ke arah pernyataan menjanjikan dukungan bagi negara-negara yang menjadi sasaran pemaksaan ekonomi, namun tidak memberitahu sumber informasi tersebut.
