Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen kembali memberikan peringatan mengenai konsekuensi dari kegagalan menaikkan pagu utang Federal.
Melansir Bloomberg, Yellen mengatakan tidak ada pilihan lain yang sesuai untuk menyelesaikan kebuntuan pagu utang AS selain Kongres mencabut pagu utang. Ia juga memperingatkan bahwa menggunakan Amandemen ke-14 akan memicu krisis konstitusional.
"Kita seharusnya tidak sampai pada titik di mana kita perlu mempertimbangkan apakah presiden dapat terus menerbitkan utang tanpa Kongres mencabut pagu utang,” kata Yellen dalam acara This Week ABC News, dikutip Senin (8/5/2023).
Para ahli konstitusi dan para ekonom telah terpecah pada gagasan bahwa pemerintah dapat terus menerbitkan utang, mengacu pada ketentuan dalam Konstitusi AS yang mengatakan bahwa keabsahan utang publik tidak akan dipertanyakan.
Yellen menangkis beberapa pertanyaan mengenai apakah Biden akan menggunakan opsi tersebut, dan kembali lagi pada desakannya agar Kongres menaikkan pagu utang.
"Jika Kongres gagal melakukannya (menaikkan pagu utang), kita akan mengalami bencana ekonomi dan keuangan yang akan menjadi tanggung jawab kita sendiri, dan tidak ada tindakan yang dapat diambil oleh Presiden Biden dan Departemen Keuangan AS untuk mencegah bencana tersebut," ujarnya.
Baca Juga
Presiden Joe Biden dijadwalkan bertemu dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy dan para pemimpin kongres lainnya pada hari Selasa untuk membahas pagu utang.
Biden dan para anggota Kongres dari Partai Republik terjebak dalam kebuntuan dalam menaikkan batas utang sebesar US$31,4 triliun. Para pemimpin Partai Republik menuntut janji-janji pemangkasan anggaran sebagai syarat kenaikan pagu utang.
Di sisi lain, Biden bersikeras bahwa kenaikan pagu utang harus dilakukan tanpa syarat dan pembicaraan mengenai anggaran harus dilakukan secara terpisah.
"Saya tidak ingin mempertimbangkan opsi-opsi darurat. Apa yang harus dilakukan jika Kongres gagal memenuhi tanggung jawabnya, tidak ada pilihan yang baik," kata Yellen.
Anggota DPR Partai Republik Patrick McHenry yang mengetuai Komite Jasa Keuangan DPR, menyarankan bahwa kesepakatan untuk kenaikan pagu utang jangka pendek adalah sebuah pilihan. Komentar ini sejalan dengan komentar Direktur Anggaran Gedung Putih Shalanda Young pekan lalu.
"Hal utama yang harus ada dalam persamaan ini adalah menangani rumah fiskal kita, jangka pendek dan jangka panjang. Tidak ada garis merah selain fakta bahwa kita harus mengatasi masalah fiskal kita," kata McHenry.
Pemerintah federal mencapai batas pinjaman yang ditetapkan undang-undang pada bulan Januari dan Departemen Keuangan sejak itu menggunakan langkah-langkah akuntansi khusus untuk mendanai anggaran pemerintah. Yellen mengatakan langkah-langkah tersebut dapat habis pada tanggal 1 Juni.
Partai Republik telah berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya terhadap Biden dengan meloloskan RUU peningkatan pagu utang sebesar US$1,5 triliun yang cukup untuk mencegah gagal bayar hingga 31 Maret 2024. Sebagai gantinya, Partai Republik menuntut pemotongan anggaran sebesar US$4,8 triliun.
Hampir semua anggota Senat dari Partai Republik mengatakan dalam sebuah surat yang dirilis hari Sabtu bahwa mereka akan menentang pemungutan suara pengesahan kenaikan pagu utang yang bersih dan tanpa syarat.
Biden mengatakan pada hari Jumat bahwa ia belum siap untuk menggunakan Amandemen ke-14 untuk mencegah pelampauan pagu utang, tetapi tidak mengesampingkan kemungkinan tindakan eksekutif.
"Saya belum sampai ke sana," kata Biden ketika ditanya tentang kemungkinan itu dalam sebuah wawancara dengan MSNBC.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1688785820.jpg?w=348&h=261)
