Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03 persen secara tahunan pada kuartal I/2023, di mana pertumbuhan terendah berada di Maluku dan Papua akibat adanya bencana alam.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku dan Papua terjadi penurunan dari 10,39 pada kuartal I/2022 menjadi 1,95 persen pada kuartal I/2023.
“Akibat aktivitas pertambangan dan penggalian di Papua mengalami kontraksi pertumbuhan 11,64 persen [yoy],” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (5/5/2023).
Edy menyampaikan bahwa provinsi Papua yang menyumbang sebesar 53,17 persen terhadap perekonomian Maluku dan Papua harus mengalami kontraksi karena adanya penurunan produksi akibat bencana alam, yaitu tanah longsor.
Dirinya mengatakan, hal tersebut terjadi akibat curah hujan yang tinggi di Papua, di mana paling banyak lokasi pertambangan seperti Freeport.
“Pada kuartal I produksi pertambangan dan penggalian ini menurun aktivitas dan produksinya karena ada bencana di sana tanah longsor,” tambahnya.
Baca Juga
Seperti diberitakan Bisnis.com sebelumnya, bencana alam longsor dan banjir, melanda kawasan operasional PT. Freeport yang berada di sekitar Mile 74 Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada Sabtu (11/2/2023) sore.
Bahkan operasional PTFI di Grasberg untuk sementara terganggu karena curah hujan yang tinggi dan tanah longsor di area pengolahan PTFI di Papua, mengakibatkan banjir yang menyebabkan kerusakan infrastruktur di dekat kompleks pengolahan. Diketahui perusahaan tersebut baru kembali beroperasi pada akhir Februari 2023.
Sebelumnya, pada kuartal IV/2022, wilayah Maluku dan Papua masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, sebesar 8,65 persen, utamanya dari sektor pertambangan dan penggalian, serta transportasi dan pergudangan.
Di sisi lain, secara spasial selama kuartal I/2023 pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh kelompok provinsi di Jawa yang memberikan andil sebesar 57,17 persen, Sumatra sebesar 21,82 persen, Kalimantan sekitar 9 persen, Sulawesi 6,87 persen, Bali Nusra 2,68 persen, serta Maluku dan Papua sebesar 2,46 persen.
