_1673503474.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy menyetujui usulan kenaikan pagu utang pemerintah AS, namun memberikan syarat pemangkasan anggaran federal.
Pemungutan suara mengenai usulan DPR ini dilakukan berhari-hari dan cukup rumit, sehingga memberikan tekanan bagi Joe Biden untuk membuka pembicaraan dengan Partai Republik mengenai batas utang dan potensi gagal bayar pada musim panas ini.
Di sisi lain, Presiden AS Joe Biden tetap mengisyaratkan bahwa dirinya tidak mau menyerah pada tuntutan kenaikan pagu tanpa syarat apapun.
"Saya senang bertemu dengan McCarthy, namun tidak mengenai apakah batas utang akan dinaikkan atau tidak. Ini tidak bisa dinegosiasikan,” ungkap Biden seperti dilansir Bloomberg, Kamis (27/4/2023).
Draft RUU yang disepakati tersebut juga menjadi tawaran pembukaan Partai Republik dan tidak memiliki peluang untuk disepakati Senat yang dikendalikan Partai Demokrat.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan dalam pernyataannya bahwa tindakan memotong anggaran perawatan kesehatan veteran, pendidikan, Meals on Wheels (Program untuk mengatasi kelaparan dan isolasi lansia), keselamatan publik, akan menghilangkan akses kesehatan bagi jutaan orang Amerika dan lapangan kerja sektor manufaktur akan pergi dari dalam negeri.
Baca Juga
Departemen Keuangan Amerika Serikat akan merilis perkiraan baru mengenai risiko gagal bayar pemerintah jika pagu utang federal tidak dinaikkan.
McCarthy mengusulkan kenaikan pagu utang AS sebesar US$1,5 triliun atau setara dengan Rp22 kuadriliun. Rencana ini dilakukan untuk mencegah default pembayaran AS paling lambat hingga 31 Maret 2024.
Sebagai gantinya, nantinya partai Republik akan menuntut pemotongan anggaran sebesar US$4,8 triliun atau sebesar Rp 70 kuadriliun, menentang tuntutan Biden untuk apa yang disebut sebagai peningkatan plafon utang “bersih”.
“Presiden tidak bisa lagi mengabaikan dengan tidak bernegosiasi,” kata McCarthy.
McCarthy sendiri mendapatkan suara setelah membuat konsesi tengah malam kepada faksi-faksi di dalam partainya. Partai Republik Midwestern memaksa pembicara untuk menghapus keringanan pajak biofuel, sementara anggota konservatif ingin mempercepat persyaratan kerja dalam program kupon makanan dan kesejahteraan hingga 2024.
Partai Demokrat mengatakan RUU tersebut terbilang cukup ekstrem. Hal ini lantaran RUU dapat memangkas pendanaan lembaga domestik sebesar 22 persen jika Pentagon terhindar.
Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan Partai Demokrat tidak dapat dan tidak akan membiarkan RUU DOA (Default On America) dari Partai Republik disahkan menjadi UU.
“Ini adalah DOA, sederhana.” tuturnya.
Anggota Partai Republik dari Arkansas French Hill mengatakan bahwa pengesahan RUU tersebut dapat membuat AS semakin dekat untuk menyelesaikan kebuntuan karena telah membuktikan bahwa Partai Republik dapat mendukung undang-undang tersebut.
McCarthy sendiri perlu meloloskan RUU itu untuk memiliki pengaruh kuat atas Biden.
Namun, Jika McCarthy mencapai kompromi dengan Biden atau risiko gagal bayar memaksanya untuk mengusulkan RUU tanpa syarat, dia berisiko membuat marah kaum ultra-konservatif.
Jika kesepakatan tidak memenuhi tuntutan mereka, maka ini dapat menyebabkan mosi tidak percaya terhadap McCarthy.
