Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melakukan antisipasi ancaman dampak fenomena El Nino atau pemanasan suhu muka laut terhadap penurunan produksi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Penurunan produksi CPO dapat berujung pada meningkatnya harga minyak goreng di pasar rakyat.
Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan Muhri menyampaikan, pemerintah telah melakukan antisipasi kenaikan harga minyak goreng yang dipicu oleh El Nino melalui kebijakan khusus minyak goreng. Di antaranya, besaran untuk rasio kuota hak ekspor CPO yang dipangkas menjadi 1:4, maupun insentif untuk minyak goreng kemasan. Pemerintah juga akan memonitor pergerakan pasokannya.
“Itu juga menjadi bagian kami mengantisipasi untuk kebutuhan di dalam negeri, karena adanya pertimbangan kami juga, kondisi hak ekspor yang ada saat ini masih cukup untuk teman-teman para produsen atau eksportir melakukan kegiatan ekspornya, dari hak ekspor yang ada saat ini maupun dari yang jumlah deposito akan dicairkan secara bertahap selama 9 bulan,” jelasnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2023).
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menambahkan, ada dua hal yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengantisipasi El Nino.
Pertama, di sisi hulu harus meningkatkan produksi dan mengantisipasi dengan berbagai cara, yang merupakan wilayah kerja Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Lalu, di sisi hilir, pemerintah akan melakukan langkah-langkah penguatan stok cadangan pemerintah.
Baca Juga
Oleh karena itu, dalam rangka menjaga pasokan dan stabilisasi harga, Bapanas telah menetapkan cadangan pangan khususnya minyak goreng pada tahap awal sebanyak 100.000 ton.
“Kami perintahkan kepada Bulog dan ID Food untuk menyiapkan cadangan pangan tersebut dan akan digunakan dalam rangka stabilisasi pasokan maupun harga,” jelasnya.
Pada tahap berikutnya, Bapanas akan meningkatkan cadangan minyak goreng di kisaran 200.000 ton hingga 300.000 ton. Bapanas berharap, Bulog dapat menjadi D1 bukan D2 sehingga mendapatkan harga yang wajar. Dengan begitu, Bulog dapat melakukan pengendalian harga minyak goreng.
“Oleh karena itu, kami akan perkuat Bulog dan ID Food dalam rangka distribusi minyak goreng juga, minyak goreng kita maupun minyak goreng curah,” pungkasnya.
