Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyoroti ihwal rendahnya realisasi pembelian gas bumi terkontrak dari tiga sektor potensial di antaranya industri, kelistrikan hingga pupuk hingga saat ini.
Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan rendahnya realisasi pembelian gas dari jumlah kontrak harian atau daily contract quantity (DCQ) yang telah diberikan pemerintah berdampak negatif pada upaya pengembangan serta eksplorasi lapangan gas di sisi hulu di tengah momentum transisi energi saat ini.
Kurnia mengatakan sejumlah pengembangan lapangan yang terdampak sebagian besar berada di wilayah Jawa Timur. Selain itu, SKK Migas turut melaporkan, adanya penurunan pembelian gas yang signifikan dari pembeli di Singapura pada triwulan pertama tahun ini.
“Ada berbagai macam penyebabnya antara lain penurunan permintaan dari pelanggan-pelanggan sektor tersebut yang belum diperkirakan sebelumnya, sumber energi lain yang digunakan serta kendala teknis di buyer misalnya turnaround,” kata Kurnia kepada Bisnis, Selasa (18/4/2023).
Adapun SKK Migas melaporkan capaian salur gas untuk triwulan pertama 2023 berada di level 5.313 MMSCFD atau 100,7 persen terhadap target WP&B 2023. Torehan itu lebih rendah dari capaian salur gas triwulan pertama 2022 yang dipatok di level 5.350 MMSCFD.
Adapun, alokasi pasokan domestik tahun ini ditetapkan sebesar 3.539 bbtud. Alokasi itu lebih rendah dari ketetapan sepanjang 2022 di level 3.682 bbtud.
Baca Juga
Sementara itu, kuota ekspor gas tahun ini ditetapkan sebesar 1.776 bbtud, bergeser sedikit dari alokasi tahun sebelumnya di angka 1.791 bbtud.
Lewat alokasi gas domestik itu, SKK Migas mengidentifikasi terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara realisasi pembelian dengan DCQ di sektor industri, kelistrikan, dan pupuk.
Realisasi pembelian gas sepanjang Januari hingga Maret 2023 di sektor kelistrikan berada di angka 580,68 bbtud atau lebih rendah 29,7 persen dari gas terkontrak di level 826,06 bbtud.
Sementara itu, realisasi pembelian gas dari sektor pupuk berada di angka 601,28 bbtud atau lebih rendah 24 persen dari alokasi terkontrak sebesar 791,18 bbtud.
Di sisi lain, realisasi pembelian gas dari sektor industri berada di angka 1.688,71 bbtud atau mencapai 5,9 persen dari gas terkontrak di level 1.796,33 bbtud.
“Konsekuensinya terhadap pengembangan lapangan saat ini bisa dimitigasi, dengan penerapan take or pay atas volume gas yang harus diserap atau dibayarkan pada level di atas 70 persen misalnya,” kata Kurnia.
Sebelumnya SKK Migas bersama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tengah mengantisipasi potensi surplus gas yang makin lebar untuk wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) menyusul gas-in proyek Jambaran Tiung Biru pada tahun ini.
Potensi surplus itu dibarengi dengan sejumlah pelaksanaan plan of development (PoD) proyek hulu Migas di Jabanusa. Misalkan yang teranyar, Blok Agung I dan II yang dikelola bp berlokasi di lepas pantai Bali, Jawa Timur dan Nusa Tenggara barat. Kedua blok gas itu masing-masing memiliki perkiraan sumber daya mencapai 985 miliar kaki kubik (billion cubic feet/BCF) dan 16,5 triliun kaki kubik (trillion cubic feet/TCF).
Situasi itu belakangan justru membuat sejumlah proyek pengembangan lapangan migas terpaksa ditunda lantaran belum adanya kepastian pasar atau buyer yang siap menyerap luapan produksi gas di sisi hulu dari wilayah tersebut.
