Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan memastikan 22 tower Hunian Pekerja (HPK) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah rampung dan dapat dihuni oleh 14.736 pekerja.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengatakan sebanyak 12 tower sudah fungsional dan menjadi tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi yang membangun sejumlah infrastruktur di IKN Nusantara.
"HPK dapat menampung sebanyak 14.736 orang pekerja konstruksi. Dan beberapa tower tersebut juga sudah dihuni oleh para pekerja konstruksi," ujar Iwan dalam keterangan resminya, Jumat (14/4/2023).
Dia menerangkan, HPK berupa rumah susun tersebut dibangun dengan teknologi modular yang mengedepankan kecepatan konstruksi dan meminimalisir sisa material (zero waste).
Dalam proses pembangunan HPK, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).
"Pertama adalah environmental atau lingkungan dengan menerapkan lean construction dan green construction, kedua adalah social atau sosial yang bertujuan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi para pekerja konstruksi yang membangun IKN," jelasnya.
Baca Juga
Selanjutnya yang ketiga adalah governance atau tata kelola perusahaan yakni membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisiensi, dan efektif.
Iwan menambahkan, PUPR juga menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 10/2021 agar pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana dan aman dari sisi kontruksi.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II H. Hujurat mengatakan, pembangunan HPK tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah kepada para pekerja konstruksi IKN Nusantara supaya dapat tinggal di hunian yang layak. Selain itu, juga untuk meminimalisir munculnya kawasan kumuh di sekitar IKN Nusantara.
“Pembangunan dimulai sejak 29 Agustus 2022 hingga 20 Januari 2023 oleh setidaknya 368 pekerja yang terlibat. Kontraktor pelaksana pembangunannya PT Wijaya Karya Gedung - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. KSO dengan anggaran sebesar Rp567,008 miliar,” terangnya.
Di sisi lain, pihaknya juga telah melengkapi HPK dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti mess hall atau ruang serbaguna, ruang makan, tempat ibadah, klinik kesehatan, kantor pengelola serta beberapa fasilitas penunjang lainnya.
“Saat ini, HPK akan segera serah terima pengelolaan dari Kementerian PUPR kepada Otorita IKN untuk dikelola melalui Badan Usaha Milik Otorita,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
