Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai tender proyek pembangunan pengendalian banjir daerah aliran Sungai Sanggai 1A untuk mengurangi risiko di IKN senilai Rp485 miliar.
Melansir dari LPSE Kementerian PUPR, proyek tersebut bertujuan untuk mengendalikan daya rusak air, mengendalikan banjir dan sedimentasi, serta mendukung ketahanan bencana di IKN Nusantara. Untuk itu, dalam proyek tersebut Kementerian PUPR akan membuat 3 unit kolam retensi, 10 check Dam, dan 5 Bottom controller.
Untuk pembangunan itu, Kementerian PUPR menggelontorkan anggaran Rp485 miliar yang diserap dari APBN Tahun Anggaran 2023.
Proyek tersebut diharapkan dapat menghasilkan output yakni presentase penurunan luas kawasan banjir di sekitar IKN Nusantara dan meningkatkan jumlah luas kawasan yang dilindungi oleh pengendali daya rusak air yang dibangun atau ditingkatkan.
Banjir menjadi permasalahan serius yang perlu ditanggulangi sebelum rencana pemindahan pusat aktivitas ke ibu kota baru benar-benar direalisasikan. Pasalnya, pada Maret 2023 telah terjadi banjir di sekitar kawasan IKN Nusantara.
Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Achmad Jaka Santos Adiwijaya, mengatakan sejumlah faktor disinyalir menjadi penyebab banjir, seperti hujan di hulu, gorong-gorong yang tidak optimal, erosi, sedimentasi, dan pendangkalan sungai.
Baca Juga
Untuk mengatasi banjir di kawasan sekitar IKN, khususnya Kelurahan Sepaku, Otorita IKN dan pemangku kepentingan lainnya tengah membangun infrastruktur seperti bendung, embung, dan retensi kolam-kolam.
Selain itu, pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS terpadu di IKN serta rehabilitasi hutan dan lahan oleh BPDAS Mahakam Berau telah dilakukan.
Dia menegaskan komitmen Otorita IKN dalam memperhatikan risiko dan penanggulangan bencana termasuk banjir di wilayah yang terkena, termasuk di Kelurahan Sepaku, serta upaya untuk meminimalisir dampak bencana dan menjaga keselamatan masyarakat.
Sebelumnya, Otorita IKN telah mengidentifikasi potensi banjir di beberapa area di Kelurahan Sepaku, mengingat wilayah tersebut merupakan daerah dataran rendah yang rentan terkena banjir.
Oleh karena itu, Otorita IKN bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mengatasi banjir di kawasan tersebut.
Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna, mengatakan penting bagi pemerintah untuk mengkaji pembangunan di area permukiman yang sudah lama ada di sekitar IKN. Artinya, urgensi analisis dampak lingkungan (AMDAL) tak hanya di wilayah pusat pemerintahan, tapi juga mencakup kawasan permukiman di sekitar KIPP.
Menurutnya, tidak mengherankan fenomena banjir terjadi di wilayah Kecamatan Sepaku, karena diapit oleh beberapa sungai seperti Sungai Sepaku, Sungai Sesumpu dan Sungai Tengin. Untuk itu, dia mendorong pengkajian kondisi saluran sungai tersebut.
Potensi curah hujan pun perlu dipertimbangkan untuk memberikan langkah efektif dalam penanggulangan bencana air ke depannya.
"Kalau itu tidak diketahui, maka otomatis ini akan menjadi catatan besar, bahwa ternyata mungkin di Sepaku itu sangat rentan mudah tergenang karena sistem drainase belum maksimal, karena wilayah itu wilayah di luar kawasan intinya," ujarnya.
