Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perusahaan Sapi RI Minta Perlindungan ke Pemerintah, Ada Apa?

jika semakin banyak feedloter tutup, maka semakin banyak daging beku yang masuk, bukan sapi hidup, sehingga lapangan kerja menjadi sangat terbatas.
Ilustrasi peternak sapi - Istimewa.
Ilustrasi peternak sapi - Istimewa.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta turun tangan memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha peternakan sapi lokal untuk mencegah lebih banyak perusahaan yang gulung tikar.

Direktur Corporate Affairs Great Giant Foods (GGF), Welly Soegiono, menyampaikan, jika salah satu dari ketiga produsen sapi terhambat, maka akan menimbulkan efek rambatan terhadap produsen lainnya. 

“Ini kan berentetan. Kalau dalam satu rantai ini dimatiin atau mampet, efek dominonya kan ada ini,” kata Welly kepada awak media di Jakarta Timur, dikutip Minggu (9/4/2023).

Menurut catatan mereka, sudah ada sekitar 5 feedloter yang bangkrut dari 45 feedloter yang terdaftar di seluruh Indonesia sejak masuknya daging beku impor ke Tanah Air. 

Selain itu, tingginya ketergantungan Indonesia terhadap sapi Australia membuat pengusaha dalam negeri mau tak mau mengikuti harga jual yang ditetapkan para pedagang dari negeri Kangguru itu. 

Diakui salah satu Customer PT Great Giant Livestock (GGL) potong sapi suplai di RPH Darmajaya Cakung, Eka Nanobaek Tanone, hadirnya daging beku impor tak menyerap tenaga kerja.

“Daging [beku] impor murah tidak serap tenaga kerja,” kata Eka.

Menurut Welly, jika semakin banyak feedloter tutup, maka semakin banyak daging beku yang masuk, bukan sapi hidup, sehingga lapangan kerja menjadi sangat terbatas. Selain itu, rumah potong hewan (RPH) juga terancam ikut musnah lantaran pasokan sapi hidup kian berkurang akibat adanya daging beku impor.

Pemerintah diminta untuk memprioritaskan pasokan daging dari dalam negeri, lantaran tak mungkin meminta untuk membatasi impor daging. Jika pasokan lokal dalam hal ini peternak tak cukup, feedloter akan membantu memenuhi pasokan yang ada. Namun, bila pasokan dari keduanya ternyata tak mencukupi kebutuhan daging nasional, barulah pemerintah melakukan impor.

“Jadi kalau boleh di skala prioritas, yang harus di prioritas itu adalah yang dari rakyat dulu berapa. Ini harus dihitung berapa,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ni Luh Anggela
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper