Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) menampik anggapan gagalnya Proyek Prioritas Nasional (PPN) lumbung pangan atau food estate dengan melaporkan progres pengembangannya di sejumlah wilayah.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memaparkan perkembangan sejumlah lokasi utama untuk pengembangan kawasan food estate saat ini, seperti di Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua (Keerom). Sejauh ini, food estate Kapuas dan Pulang Pisau di Kalimantan Tengah berfokus terhadap komoditas padi.
Menurutnya, perkembangan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan food estate di Kalimantan Tengah sudah berjalan cukup baik. Berdasarkan hasil monitoring KSP hingga akhir 2022 lalu, realisasi intensifikasi lahan sudah mencapai 45.000 hektare (ha) dengan total ekstensifikasi lahan seluas 16.000 hektare. Namun, memang rata-rata produktivitas masih perlu ditingkatkan. Saat ini, produktivitas masih berkisar 1,5 ton/ha – 2,9 ton/ha.
“Selanjutnya, food estate Humbang Hasundutan di Sumatra Utara yang fokus pada komoditas hortikultura, juga sudah berjalan cukup baik. Tahap pertama pembangunan sejak 2021 sudah mencapai 215 ha, di mana sekitar 70 persen kegiatan sudah berjalan secara berkelanjutan sampai saat ini,” jelasnya dalam wawancara kepada Bisnis, dikutip, Rabu (5/4/2023).
Bahkan, di lokasi Humbang Hasundutan ini sudah diinisiasi kerja sama antara petani dengan beberapa offtaker swasta, seperti Indofood dan Parna Raya.
Baca Juga
Proyek food estate lainnya, yakni di Sumba Tengah dan Belu di Nusa Tenggara Timur yang fokus untuk produksi padi dan jagung. Saat ini, total luas lahan food estate di Nusa Tenggara Timur sebesar 14.000 ha, dan 8.500 ha di antaranya sudah dilakukan penanaman.
Terakhir, Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan Keerom Papua sebagai salah satu lokasi pembangunan food estate dengan fokus komoditas jagung. Saat ini, sedang disiapkan lahan sekitar 10.000 ha, di mana 500 ha sudah dilakukan pengolahan tanah dan 100 ha sudah ditanami.
Adapun, KSP bertugas mengawal dan memastikan program ini berjalan sesuai dengan perintah Presiden. KSP tidak berperan sebagai lembaga teknis (pelaksana program). KSP melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan berbagai Program Prioritas Nasional.
Dalam rangka monitoring dan evaluasi, KSP juga melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui secara langsung perkembangan dan persoalan yang terjadi di lapangan.
“Hasilnya disampaikan kepada Presiden, jika bersifat sangat strategis. Jika sifatnya teknis, disampaikan kepada kementerian/lembaga teknis untuk ditindaklanjuti,” tekannya.
