Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas memastikan sebanyak 16.990 Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024.
Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan hunian untuk ASN, TNI, dan Polri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN. Di samping itu, pemerintah menyiapkan proses pemindahannya ke ibukota baru tersebut.
"Rencana pembangunan hunian untuk ASN, TNI dan Polri serta mekanisme pemindahannya. Terdapat 16.990 personil yang akan pindah. Personil ini akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit," kata Suharso dalam unggahan Instagramnya yang dikutip pada Kamis (2/3/2023).
Dalam unggahan tersebut, Suharso menjelaskan hunian atau fasilitas rumah dinas ada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
ASN, TNI dan Polri akan diberi tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku, dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN.
Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga (ART).
Baca Juga
Selain itu, terdapat sejumlah komponen yang akan dibiayai pemerintah saat ASN, TNI dan Polri pindah ke IKN.
"Komponen yang dibiayai tersebut meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Abdullah Azwar Anas menyatakan skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) disiapkan pemerintah sebaik mungkin.
Untuk tahap pertama atau pada 2024, ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan ada 16.990 orang. Pemerintah bahkan menyiapkan beragam fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, seperti sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya.
Menteri Anas menyampaikan skema pemindahan AS, TNI dan Polri ke IKN ini sudah dibahas pada sidang kabinet.
“Total 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga yang akan pindah,” kata Anas dalam acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (24/2/2023).
Menteri Anas menyampaikan, pemerintah menargetkan personel TNI dan Polri yang pindah ke IKN sebanyak 5.716. Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya yang akan dipindah sebanyak 193, sedangkan PPT Pratama sebanyak 964.
Sementara itu, untuk pejabat fungsional yang dipindahkan sebanyak 8.091 orang, dan jabatan pelaksana ada 2.026 orang.
“Sehingga total ASN, TNI, Polri yang pindah ke IKN pada tahun 2024 ada sebanyak 16.990,” jelasnya.
Dia menuturkan, hunian bagi ASN telah disiapkan berupa beberapa apartemen. Menteri Anas menyampaikan, tower apartemen yang dibangun pada tahap awal ini berada pada ring 1 atau dekat dengan Istana Negara di Nusantara.
Seluruh konstruksi dibangun ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersil dan hunian.
Selain itu, Anas menyampaikan bahwa dukungan fasilitas juga sedang dalam tahap pembangunan. IKN Nusantara akan dibangun area olahraga, lahan hijau, danau, dan lain sebagainya.
Tak hanya sarana penunjang, fasilitas seperti TK, SD, hingga rumah sakit bertaraf internasional juga akan dibangun di IKN Nusantara. Semua hunian dan fasilitas disiapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Kementerian PUPR.
Perlu diketahui, Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN seluas 256.142 hektare, yang mencakup 199.962 hektare Kawasan Pengembangan IKN, serta 56.180 hektare Kawasan IKN. Sementara luas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yakni 6.596 hektare.
Dalam rancangan utama IKN, pembangunan IKN akan merestorasi 75 persen habitat alami. IKN didesain sesuai kondisi alam di sana, lebih dari 75 persen terdiri dari kawasan hijau di Kawasan Pemerintahan IKN. Nantinya, 100 persen penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi hanya dalam waktu 10 menit.
