Bisnis.com, JAKARTA — PT Nindya Karya dan PT Intiland akan memulai konstruksi pembangunan tower hunian aparatur sipil negara (ASN) dan unit rumah tapak di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun ini.
Hal ini dilakukan seiring tuntasnya proses persetujuan Availability Payment (AP) dan penjaminan pemerintah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk dua proyek utama.
Kedua proyek itu yakni pembangunan 8 tower hunian ASN oleh PT Karya di WP 1A, mencakup 288 unit hunian bertipe 190 m² dan pembangunan 109 unit rumah tapak oleh PT Intiland di WP 1B dan 1C, dengan tipe bangunan 390 m².
“Kedua proyek tersebut ditargetkan mulai transaksi pada kuartal II/2025 dan memulai konstruksi pada tahun yang sama,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/6/2025).
Basuki mengatakan, rampungnya proses tersebut menjadi tonggak awal konkret dari pelaksanaan KPBU di IKN yang sebelumnya masih berada dalam tahap penyiapan.
Di samping itu, terdapat juga investor nasional yaitu Ciputra Nusantara dan Konsorsium Triniti Truba serta investor asing yaitu Konsorsium IJM - CHEC dan Maxim.
Baca Juga
Ciputra Nusantara dan Konsorsium IJM - CHEC dilaporkan telah menyelesaikan Feasibility Study (FS) dan kini tengah menjalani evaluasi FS dan dokumen pendukung sebagai tahap lanjutannya.
Sementara, Konsorsium Triniti - Truba dan Maxim dalam proses finalisasi FS sebelum memasuki tahapan evaluasi.
Selain enam proyek yang telah berjalan, Otorita IKN melaporkan bahwa saat ini terdapat tiga proyek tambahan yang digawangi oleh Adhi Karya, Konsorsium Samsung C&T - Brantas Abipraya, dan Konsorsium PJ-IC Bee Invest - Promec - Ozturk Holdings.
Saat ini, ketiga proyek tersebut telah mengantongi Letter-to-Proceed (LtP) dan tengah dalam tahap penyusunan FS.
Investor-investor ini berasal dari berbagai negara seperti Amerika Serikat (AS), Turki, Spanyol, dan Brunei Darussalam. Indikasi nilai investasi mencapai Rp63,3 triliun untuk sektor hunian.
Otorita IKN juga melaporkan perkembangan menjanjikan untuk KPBU Sektor Jalan dan Terowongan Multi Utilitas (MUT). Tercatat, terdapat lima calon investor dari China, Malaysia, dan Indonesia yang tengah dalam proses penyusunan FS dan evaluasi dokumen.
Total nilai investasi dari investor ini diperkirakan mencapai Rp71,8 triliun, dengan Rp55 triliun diantaranya berasal dari luar negeri.
Basuki menyampaikan, skema KPBU di IKN bukan hanya untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik jangka panjang.
“Proses due diligence yang kami terapkan melibatkan banyak pihak dari swasta, Kementerian terkait, hingga auditor intern pemerintah untuk menjamin good governance. Transparansi dan tata kelola yang baik adalah pondasi utama dalam semua tahapan investasi,” tuturnya.
Adapun sejauh ini, Otorita IKN mengungkap masih ada sembilan calon investor lain di sektor hunian yang belum dapat diberikan lampu hijau untuk menjadi pemrakarsa KPBU unsolicited dengan skema AP.
Deputi Bidang Pendanaan & Investasi Otorita IKN. Agung Wicaksono menuturkan, hal ini terjadi lantaran minat KPBU sektor hunian di IKN perlu memerhatikan sektor lain yang akan dibiayai melalui skema KPBU AP.
“Kami akan mengundang mereka nantinya mengikuti KPBU sebagai peserta tender, atau melalui skema KPBU solicited,” pungkas Agung.
