Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut Indonesia bisa segera menjadi barometer harga sawit dunia.
Harapan tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pemberlakuan program mandatori pemakaian bahan bakar minyak biodiesel 35 persen (B35) yang sudah dimulai awal Februari lalu.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, dengan konsistensi penerapan B35, stabilitas harga sawit akan makin terjaga. Setidaknya 13,15 juta kiloliter minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) bakal terserap program B35 per tahun.
“Strategi Indonesia menjadi barometer sawit dunia, ini bukan cita-cita, tapi insyaallah akan segera tercapai. Sudah kelihatan cikal bakalnya. Kita sekarang punya B35, ketika kita goyang biodiesel, semua orang deg-degan. Mereka tahu, harga akan baik lagi,” ujar Musdhalifah dalam diskusi 'Strategi Indonesia Menjadi Barometer Harga Sawit Dunia', Kamis (2/3/2023).
Dia mengungkapkan, perjuangan dalam membangun industri dan perdagangan sawit Indonesia kerap mendapat tantangan luar biasa, terutama terkait kampanye negatif sawit di dalam negeri. Hal tersebut, marak terjadi bebertapa tahun lalu. Padahal, menurut Musdhalifah, industri sawit justru membuat masyarakat Indonesia makin sejahtera.
“Dulu kalau ada anak muda itu benci sawit, heran saya. Kok gak mikir negaranya. ‘Sawit itu memiskinkan rakyat,’ katanya. Penelitian Pak Tungkot itu membuktikan dengan kelapa sawit rakyat pendapatannya naik 2, 3 kali lipat dibanding bekerja di sektor lainnya, misalnya tanaman pangan dan holtikultura,” tutur Musdhalifah.
Baca Juga
Selain tantangan di dalam, dia mengungkapkan tantangan besar lainnya berasal dari Uni Eropa yang kerap mempersulit perdagangan sawit Indonesia. Menurutnya, negara-negara Benua Biru itu tidak melarang sawit Indonesia masuk, tetapi hanya mempersulitnya dengan peraturan-peraturan.
Uni Eropa baru saja merilis aturan soal deforestasi dan degradasi hutan (DDH). Regulasi ini akan mewajibkan komoditas yang masuk ke wilayah itu memiliki sertifikasi uji tuntas antideforestasi. Artinya, produk dari seluruh negara tidak boleh berasal dari kawasan yang mengalami deforestasi per 31 Desember 2023.
Dengan begitu produk-produk seperti sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, daging, sampai produk turunannya yang masuk Uni Eropa, termasuk dari Indonesia, harus uji tuntas bebas deforestasi terlebih dahulu.
“Ini sebenarnya bukan trade ban. Karena mereka tetap terima. Tapi trade restriction. Hanya menyusahkan kita. Karena kita perlu lagi dokumen lain yang memerlukan biaya, pelatihan-pelatihan lagi agar kebun kita ter-trace [traceability],” ungkapnya.
Musdhalifah mengklaim industri sawit Indonesia telah lebih maju dalam aspek keberlanjutan dibandingkan industri minyak nabati lainnya. Dia membeberkan, Indonesia sejak 2011 sudah punya Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) sebelum Malaysia yang baru mendirikan pada 2014.
Dia menilai, Eropa hanya mencari-cari agar komoditas Indonesia dipandang negatif di dunia. Buktinya, kata dia, selain sawit, karet pun turut disasar dijadikan kampanye negatif Uni Eropa. Padahal, tanaman karet merupakan produk yang ramah lingkungan karena akarnya penyimpan air.
“Waktu itu Pak Aburizal Bakrie [Menteri Koordinator Perekonomian tahun 2004] punya rencana membangun barrier antara Malaysia dan yang di perbatasan-perbatasan itu dengan kelapa sawit. Datanglah delegasi dari Belanda, UE-lah itu. ‘Pak Menteri kenapa bikin sawit, bukan karet?’ Sekarang dia masukan juga karet. Nggak konsisten,” ungkap Musdhalifah.
