Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kebutuhan infrastruktur menjadi mendesak dan merupakan jalan keluar bagi Indonesia dari jebakan kelas menengah atau middle income trap.
Namun, dia tak menampik bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Menurutnya, biaya tersebut tidak dapat langsung dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, karena keterbatasan APBN.
“Kalau lihat infrastruktur gap di Indonesia, ribuan triliun gap-nya. Kebutuhan dari mulai air bersih, jalan raya, bendungan, irigasi, kereta api, satelit, itu begitu besar. Kalau menunggu ketersediaan APBN setiap tahun, itu pasti forever,” ungkapnya dalam Innovative Financing in Unity (Infinity) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Rabu (1/3/2023).
Untuk itu, lanjutnya, pembangunan infrastruktur saat ini mengandalkan creative financing, yang dananya tidak bersumber dari APBN, seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk menarik investasi.
Dengan demikian, dia mengatakan pembangunan terus berjalan dan tidak mengandalkan APBN atau bahkan menunggu untuk seluruh dana terkumpul dalam APBN.
Pemerintah pun melalui PT PII memberikan jaminan terhadap infrastruktur yang di bangun. Sri Mulyani menyampaikan saat ini telah ada 48 proyek infrastruktur dengan nilai mencapai Rp533 triliun dan nilai penjaminan Rp94 triliun.
Baca Juga
“Mekanisme ini membuat solusi mengenai kecepatan membangun infrastruktur, kalau Rp533 triliun mengandalkan APBN, enggak akan mungkin dilakukan sejak 2009 hingga 2023,” ungkapnya.
Bila melihat komposisi besaran APBN, pada 2023 saja terdapat anggaran sebesar Rp3.061 triliun, di mana terbesar dialokasikan terhadap pendidikan mencapai Rp612,2 triliun. Untuk infrastruktur pada 2023, Sri Mulyani mengalokasikan sebesar Rp392,1 triliun.
