Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo ruas Kertasura-Klaten.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan Jalan Tol ini merupakan proyek super prioritas untuk meningkatkan konektivitas kawasan segitiga emas Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang).
Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo sepanjang 96,57 km terdiri atas 3 seksi, yakni Seksi 1 paket 1.1 ruas Kartasura-Klaten 22,3 km, Seksi 1 paket 1.2 ruas Klaten-Purwomartani 20,08 km, Seksi 2 paket 2.1 ruas Purwomartani-Monjali 9,43 km, Seksi 2 paket 2.2 ruas Monjali-Gamping 14 km, Seksi 3 paket 3.1 ruas Gamping-Wates 17,45 km, dan Seksi 3 paket 3.2 ruas Wates-Purworejo 13,32 km.
Basuki juga mengatakan seksi 1 tepatnya sekitar 6 km dari interchange Kartasura ke arah Klaten ditargetkan dapat fungsional sebagai jalur Lebaran 2023. Pembukaan jalan fungsional ini untuk memecah kemacetan yang sering terjadi di Kartasura selama Lebaran.
"Pembebasan lahan sampai Klaten sudah 94,06 persen, akan diselesaikan pada akhir triwulan pertama 2023. Kalau tanahnya selesai, maka progres fisiknya inshaallah Desember 2023 selesai," ujar Basuki dalam keterangan resminya, Selasa (28/2/2023).
Basuki mengatakan pembangunan jalan tol ini merupakan proyek super prioritas untuk meningkatkan konektivitas kawasan segitiga emas Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang), sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi regional Jawa Tengah dan Yogyakarta, mengingat Pulau Jawa merupakan pulau dengan kontribusi PDB terbesar di tanah air.
Baca Juga
"Tol ini sangat ditunggu masyarakat karena lebih dari 25 ribu kendaraan lewat Solo-Jogja setiap harinya, sehingga sudah crowded, bahkan di periode tertentu sangat macet. Segera kita selesaikan supaya lalu lintasnya lebih lancar lagi," ungkapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan total investasi untuk Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo sebesar Rp27,48 triliun. Biaya pembebasan lahannya sendiri mencapai Rp5,902 triliun yang bersumber dari APBN.
"Masyarakat yang tanahnya dibebaskan mendapat ganti untung sesuai hasil negosiasi sehingga masyarakat tetap mendapatkan keuntungan, demi proyek nasional yang dampaknya pasti akan lebih besar bagi perekonomian masyarakat di wilayah tersebut." katanya.
