Bisnis.com, JAKARTA - Banyak pihak mempertanyakan kondisi ketahanan energi nasional setelah pemerintah merilis aturan darurat energi.
Indonesia merupakan salah satu negara net importir minyak dan gas bumi (migas) seperti halnya negara lain yang turut terdampak perang Rusia-Ukraina.
Apalagi kapasitas produksi masih belum mencukupi kebutuhan BBM 1,4 juta barel per hari, membuat Indonesia masih harus mengimpor sekitar 600.000 minyak barel per hari.
Selain itu, terdapat pula informasi komprehensif lainnya yang menjadi pilihan BisnisIndonesia.id pada Selasa (28/2/2023). Berikut adalah beberapa di antaranya:
1. Pemerintah Atur Strategi Amankan Pasokan Energi
Masih belum tuntasnya dampak konflik Rusia-Ukraina telah memunculkan kekhawatiran banyak negara terhadap pasokan energi global. Indonesia juga sempat dilanda kekhawatiran serupa, terlebih pemerintah tiba-tiba menerbitkan aturan darurat energi.
Hingga 2030 mendatang, konsumsi minyak bumi di dalam negeri bahkan diproyeksikan naik menjadi 2,27 juta barel per hari (bph) dan konsumsi gas bumi sekitar 11.728 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). Jumlah itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan konsumsi pada 2020 sekitar 1,66 juta bph minyak dan 6.557 MMscfd gas.
Namun, pemerintah memastikan tingkat ketahanan energi nasional masih berada di posisi yang relatif aman meskipun terus dibayangi dampak dari konflik Rusia-Ukraina. Saat ini, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah strategi hingga jangka panjang dalam rangka mengamankan pasokan energi nasional.
2. Cermat Memilih Obligasi Korporasi Kala Ekonomi Sulit
Obligasi korporasi tenor pendek hingga menengah menjadi pilihan yang lebih masuk akal di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, fundamental emiten penerbitnya pun tak kalah penting untuk menjadi acuan utama.
Obligasi korporasi menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diburu oleh kalangan manajer investasi untuk meracik portofolio reksa dana pendapatan tetap mereka. Hal ini lantaran instrumen ini umumnya memberikan imbal hasil yang stabil dan jauh lebih tinggi dibanding obligasi negara.
Oleh karena itu, fundamental dari emiten penerbitnya menjadi sangat menentukan. Peringkat layak investasi atau investment grade saja kerap kali tidak cukup. Pilihan terbaik dalam kondisi penuh ketidakpastian sering kali adalah korporasi dengan peringkat tertinggi, atau AAA.
3. Payung Pelindung Keberlanjutan Proyek Pembangunan IKN
Pembangunan Ibu Kota Nusantara diwarnai sejumlah perlakuan istimewa. Ibarat anak kesayangan, proyek IKN dibesarkan dengan privilege dan proteksi dari pemerintah. Hal itu misalnya tampak dari masuknya pembangunan IKN dalam daftar proyek strategis nasional. Sementara itu, jaminan keberlanjutan proyek ditopang dengan aturan khusus soal penyusunan anggaran.
Sejak mula, proyek pembangunan IKN mendapat pengawalan pemerintah misalnya melalui Peraturan Pemerintah. Nomor 17 Tahun 2022. PP ini diterbitkan sebagai payung hukum bagi pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
Peraturan Pemerintah. Nomor 17 Tahun 2022 mengatur mulai sumber pendanaan, skema kerja sama pembiayaan, penerbitan obligasi, penarikan pajak dan pungutan di IKN, hingga tata kelola, pengawasan, dan evaluasi pendanaan.
4. Rugi Membengkak Akibat Noice, MARI Belum Kehilangan Asa
Beban berat investasi platform Noice menghantarkan PT Mahaka Radio Integra Tbk. (MARI) ke posisi rugi hingga September 2022. Namun, bukannya menahan pengembangan Noice, MARI justru bakal lebih banyak menggelontorkan modal, menimbang tingkat pertumbuhan pengguna platform ini yang terlihat menjanjikan.
MARI sejauh ini belum merilis laporan keuangannya untuk periode akhir tahun 2022. Sementara itu, berdasarkan laporan keuangannya yang terakhir, yakni per September 2022, pendapatan MARI tercatat meningkat 1,3 persen year-on-year (YoY) menjadi Rp49 miliar.
Namun, bukannya turut meningkat, bottom line perseroan justru makin memburuk. Perseroan mencetak rugi bersih senilai Rp36,2 miliar, melonjak 243 persen YoY dari periode yang sama tahun lalu yang baru sebesar Rp10,5 miliar.
5. Maju Mundur Pengembang Properti dalam Investasi Megaproyek IKN
Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara Kalimantan Timur pada tahap I hanya tinggal menyisakan waktu 18 bulan saja. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dibagi dalam lima tahapan yang dimulai tahun 2022 hingga selesai 2045 mendatang.
Adapun saat ini pemerintah tengah membangun sejumlah infrastruktur IKN pada tahap awal yakni tahun 2022 hingga tahun 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar pada 17 Agustus 2024 peringatan HUT ke-79 RI dapat diselenggarakan di halaman Istana Kepresidenan yang berada di IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Bahkan, Jokowi menekankan agar pada Agustus 2024 IKN sudah menjadi sebuah kota modern yang hidup.
Pada 2024, pemerintah akan memindahkan 16.990 orang ke IKN yang berasal dari ASN, TNI, dan Polri. Adapun rinciannya, sebanyak 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga, sebanyak 5.716 berasal dari personel TNI dan Polri, Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya sebanyak 193, PPT Pratama sebanyak 964. Sementara untuk pejabat fungsional yang dipindahkan sebanyak 8.091 orang dan jabatan pelaksana ada 2.026 orang.
