Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tolak Jalan Berbayar ERP di DKI, Driver Ojol Ancam Demo Besar-besaran!

Asosiasi Ojol berencana kembali menggelar aksi demo menolak penerapan sistem ERP di Jakarta.
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di bawah Alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Bisnis/Eusebio Chrysnamrti
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di bawah Alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Bisnis/Eusebio Chrysnamrti

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi ojek online (ojol) Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia berencana kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta.

Ketua Umum Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, Igun Wicaksono, mengatakan aksi tersebut dilakukan dalam rangka penolakan terhadap Raperda ERP maupun penolakan atas akan diberlakukannya ERP.

"Kami akan menurunkan massa lebih besar bersama seluruh lapisan masyarakat pengguna roda dua. Kalangan tersebut terdiri dari pengemudi ojol, kurir pengantar barang, klub sepeda motor, serta komunitas sepeda motor lainnya dan semua lapisan masyarakat pengguna kendaraan apapun yang tidak setuju dan menolak adanya ERP," kata Igun dikutip dari keterangan resminya, Kamis (23/2/2023).

Adapun, beberapa alasan penolakan Garda Indonesia terhadap ERP antara lain kebijakan ini merupakan produk gagal di beberapa negara dan menjadi bukti pemerintah provinsi tidak serius mengurus transportasi massal. 

Garda Indonesia menyatakan para pengemudi ojek online (ojol) juga menilai ERP menjadi kantong baru pemprov DKI mengutip uang rakyat alih-alih mengendalikan kemacetan.

Igun melanjutkan, ERP juga bukan merupakan solusi mengendalikan kemacetan. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta perlu menunjukkan kepada masyarakat hasil kajian terbuka dan independen bahwa ERP akan mengendalikan kemacetan.

Selain itu, ERP juga dinilai hanya akan menjadi sumber menambah pundi-pundi kekayaan/penghasilan bagi para oknum pejabat secara tidak langsung. Hal ini karena adanya uang kas masuk ke instansi pemerintahan yang menambahkan insentif bagi para pejabatnya sehingga sangat tidak adil bagi rakyat kecil.

"Menolak ERP adalah harga mati yang akan terus kami perjuangkan untuk dibatalkan sampai kapanpun, DPR-RI, Presiden RI, Pemerintah Pusat, DPRD DKI Jakarta maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membatalkan program ERP ini sebagai bentuk kepedulian Negara kepada rakyatnya," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper