Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan keberhasilan dari program Kartu Prakerja di Sidang ke-61 Commision for Social Development Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Airlangga menyampaikan bahwa Kartu Prakerja yang mulai sejak 2020 telah menghasilkan 16,4 juta penerima manfaat dari seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 51 persen di antaranya adalah perempuan dan 3 persen penyandang disabilitas.
“Dari mereka yang menganggur, sepertiga dari mereka kini bekerja, baik sebagai pemilik usaha kecil maupun sebagai karyawan,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (11/2/2023).
Dirinya menyatakan bahwa program yang merupakan misi kemanusiaan dengan pemberdayaan yang melibatkan pendidikan, ketenagakerjaan, dan kewirausahaan tersebut buka sekadar kebijakan.
“Program ini tidak hanya efektif dalam memberikan hasil yang baik, tetapi juga dengan biaya yang efisien,” tambahnya.
Program tersebut pada awalnya dibuat untuk memberikan pelatihan dan meningkatkan kemampuan masyarakat, juga menjadi salah satu program bantuan sosial selama pandemi Covid-19.
Baca Juga
Setelah transisi pandemi menuju endemi Covid-19 atau pada 2023, Kartu Prakerja berjalan dengan skema normal dengan menyasar 1 juta penerima manfaat dengan total insentif sebesar Rp4,2 juta per orang.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari menambahkan, Kartu Prakerja memberikan beasiswa kepada angkatan kerja yang bisa secara bebas memilih pelatihan online yang tersedia di mitra e-marketplace yang relevan dengan pasar kerja saat ini tanpa diskriminasi, karena dapat diakses oleh mereka yang berusia 18-64 tahun.
“Sebanyak 12 persen penerima berusia lebih dari 50 tahun, 19 persen adalah lulusan SMP,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur UNESCO Institute for Lifelong Learning David Atchoarena mengungkapkan Kartu Prakerja menjadi jembatan antara pendidikan formal dan informal serta pengembangan keterampilan angkatan kerja.
Bahkan, dirinya menyampaikan bahwa program tersebut patut ditiru di negara-negara lain.
“Ini sekaligus membangun jembatan antara pendidikan formal dan informal. Teknologi menjadi ‘game changer’ terutama dalam memberikan tempat bagi platform digital untuk pengembangan keterampilan angkatan kerja [upskilling dan reskilling],” ungkapnya.
